Perppu Keterbukaan Pajak Dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Ini Sederet PR Sri Mulyani
Jika berubah menjadi UU, aturan ini akan berlaku pada 2018. Sri Mulyani pun menekankan bahwa aturan ini juga tidak dapat dimanfaatkan secara semana-mena oleh Ditjen Pajak dalam melakukan pemeriksaan.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan kerja sama lanjutan baik secara multilateral atau multilateral competent authority agreement (MCAA) maupun secara bilateral atau bilateral competent authority agreement (BCAA).
Kerja sama ini berkaitan dengan kerja sama keterbukaan informasi perpajakan secara internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan diikuti oleh Indonesia pada 2018.
"Kita ngikutin aja yang sudah ada, kalau yang BCAA mungkin yang tidak masuk dalam MCAA, seperti saya sebutkan kemarin Makau, tapi Makau mengikuti RRT (China) saja jadi mereka enggak perlu sendiri. Brunei, kita akan lakukan tapi tampaknya nanti akan masuk MCAA, eh, barang kali tetap kita harus lakukan, kemudian Australia dan lain-lain yang tempat banyak sekali penyimpanan dari harta yang dideklarasikan mereka sudah masuk dalam MCAA," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)
