Image

Bisa Akses Data Bank, Ditjen Pajak Pastikan Keamanan Nasabah

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 19:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 14 20 1859664 bisa-akses-data-bank-ditjen-pajak-pastikan-keamanan-nasabah-JN3iPq5aF2.jpg Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/2018 tentang cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan berisi informasi keuangan secara otomatis. Lewat aturan tersebut nantinya Ditjen Pajak bisa mengintip rekening nasabah di bank atau lembaga keuangan lainya yang akan berlaku pada bulan September 2018.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan meskipun nantinya data rekening nasabah bisa dilihat oleh Ditjen pajak, namun dirinya memastikan jika semuanya akan aman dan sesuai prosedur. Bahkan keamanan tersebut dijamin tidak akan bocor kepada orang lain.

 Baca juga: Data Nasabah Perbankan Bisa Diintip, Ditjen Pajak: Tidak Perlu Khawatir

"Pertama dari awal sampaikan kita mengikuti standar global forum, semuanya mengikuti standar, misalnya file di enstripsi segala macam, itu sudah teruji kalau itu aman. Kita pastikan bekerja terus kalau data secara it nanti data itu akan ada di ruangan anti peluru, analoginya seperti itu," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Lebih lanjut Hestu menambahkan, tidak semua pegawai pajak bisa mendapatkan keistimewaan mengintip data rekening nasabah. Hanya beberapa orang dengan jabatan khusus saja yang bisa mengakses data rekening.

 Baca juga: Keterbukaan Informasi Pajak Disahkan, Begini Janji Menkeu Sri Mulyani

"Enggak semuanya bisa melihat. Ada beberapa jadi aman," ucapnya.

Lebih lanjut, Hestu juga memastikan jika data yang dilihat tidak akan bisa pindah atau dicopy melalui flashdisk. Sehingga data tersebut dijamin aman dan tidak akan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"CPU yang ada di kantor pajak sudah nyambung satu sama lain dan itu termonitor siapa yang mau ambil, dan FD tidak bisa dicolok, ini satu standar keamanan sesuai global forum, gak bisa colok FD ambil data lalu dibawa pulang," jelasnya.

Hestu menyatakan, pemberian akses informasi terhadap Ditjen Pajak membuktikan komitmen Indonesia yang sejalan dengan semangat global untuk memerangi pelarian pajak yang dilakukan keuangan berbagai perusahaan multinasional dan individu super kaya. Keterbukaan akses informasi keuangan ini juga akan meningkatkan basis data Ditjen Pajak untuk menggali potensi pajak sebenarnya dan mendeteksi praktik kecurangan pajak.

Sebagai contohnya adalah kecurangan pajak pelarian dan pengepakan pajak yang bisa menggerus pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan belanja sosialisasi. Hal tersebut tentunya berakibat pada semakin tingginya tingkat kesenjangan.

"Kita menghimbau Mark kita laksanakan saja. Ini sudah menjadi kesepakatan dunia di mana ada 102 negara yang berkomitmen kalau ada yang tidak mendaftar itu memiliki risiko," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini