nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sah! DPR Setujui UU APBN-P 2017, Belanja Negara Rp2.133 Triliun

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2017 14:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 07 27 20 1744937 sah-dpr-setujui-uu-apbn-p-2017-belanja-negara-rp2-133-triliun-Hwy7q6n49u.jpg Foto: Feby Novalius/Okezone

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan APBN tahun anggaran 2017 resmi disetujui untuk dijadikan Undang-Undang (UU). Hal ini diputuskan dalam sidang paripurna ke-33 masa persidangan V untuk tahun sidang 2016-2017.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 6% dan Inflasi 9%, Jokowi: Rakyat Tekor!

Dalam sidang, Ketua Badan Anggaran Aziz Syamsuddin mengatakan, dalam proses penyelsaian RAPBN-P 2017, seluruh fraksi menyatakan setuju dan hanya fraksi Gerindra yang tidak setuju. Atas dasar hal ini maka, Banggar mengajukan laporan RAPBN-P 2017 untuk dijadikan Undang-Undang.

Baca juga: Disetujui Paripurna DPR, Subsidi BBM dan Elpiji Naik Rp12,1 Triliun Jadi Rp44,48 Triliun

"Adapaun pandangan PDIP setuju membahas APBN untuk diambil keputusan, Golkar menyetujui untuk disahkan jadi UU. Gerindara tidak setuju RAPBN-P. Demokrat menyetujui untuk di bahas dan ditindaklanjuti jadi undang, PKB setuju, PPP setuju, Nasdem setuju, Hanura setuju, dan PKS menyetujuinya," tuturnya di Ruang Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Berikut asumsi dasar makro ekonomi di APBN-P 2017 :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

2. Tingkat inflasi sebesar 4,3%.

3. Suku bunga SPN 3 bulan 5,2%.

4. Nilai tukar rupiah (kurs) Rp13.400 per dolar AS.

5. Harga minyak mentah (ICP) USD48 per barel.

6. Lifting minyak 815 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi dasar makro ekonomi tersebut maka postur APBN-P

menjadi :

1. Pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.736,1 triliun.

2. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yakni meningkat dari APBN-P 2017 yang sebesar menjadi Rp1.472,7 triliun.

3. Pendapatan perpajakan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp783,9 triliun.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp475,4 triliun.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp15,4 triliun, Cukai sebesar Rp153,1 triliun, Pajak lainnya sebesar Rp8,7 triliun.

6. Bea masuk sebesar Rp33,2 triliun dan bea keluar sebesar Rp2,7 triliun.

7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN-P 2017 Rp260,2 triliun.

8. PNBP lainnya sebesar Rp84,9 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp38,5 triliun.

9. Belanja negara dalamAPBN-P 2017 sebesar Rp2,111,4 triliun. Tediri dari belanja pemerintah pusat RpRp1,366 triliun dan transfer daerah dan dana desa Rp776 triliun

10. Belanja kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp798,7 triliun, belanja non K/L sebesar Rp568,3 triliun.

11. Program pengelolaan subsidi sebesar Rp168,876 triliun, di antara untuk subsidi BBM jenis tertentu dan gas LPG tabung 3 kg sebesar Rp44,48x triliun dan subsidi listrik sebesar Rp45,375 triliun.

12. Program pengelolaan belanja lainnya sebesar Rp66,659 triliun.

13. Program pengelolaan transaksi khusu sebesar Rp108,106 triliun.

14. Untuk anggaran pendidikan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp426,702 triliun.

12. Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,393 triliun.

13. Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp1.736 triliun dan belanja negara Rp2.133 triliun, maka defisit APBN-P 2017 sebesar Rp397,235 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

"Demikian laporan Badan Anggaran, untuk dapay diputuskan dalam rapat paripurna hari ini,"tutup Azis.

Menyikapi hasil laporan Badan Anggaran DPR tersebut, Ketua Sidang Paripurna Agus Hermanto mengatakan, apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan APBN tahun anggaran 2017 bisa dijadikan Undang-Undang (UU) pada hari ini.

"Setuju,"seru para anggota sidang.

Dengan demikian, sambung Agus, RUU tentang Perubahan APBN 2017 bisa disetujui.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini