nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Catat! BUMN Dilarang Ambil Proyek di Bawah Rp100 Miliar

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2017 18:08 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 01 320 1747904 catat-bumn-dilarang-ambil-proyek-di-bawah-rp100-miliar-kE5swv22Ym.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah akan mengutamakan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Batas minimum nilai proyek yang dapat digarap oleh perusahaan BUMN pun akan dinaikkan dari Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pihaknya akan mengumpulkan beberapa Direktur Utama perusahaan BUMN untuk membahas hal ini. Diharapkan, peran BUMN nantinya tidak terlalu besar dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

"Ada lima yang mau saya sampaikan, harus dengan KSO (kerjasama operasi). Kita kemarin yang sudah jelas kan di bendungan, yang lainnya harus. Kemudian, tidak boleh memakai produknya sendiri dari hulu ke hilir. Misalnya precast maksimal akan saya kasih 50% maksimal, 50% swasta. Ini baru mau saya komunikasikan ke Dirut. Pemanfaatan dalam negeri. Ini akan diputuskan dalam keputusan," ujarnya kepada awak media di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Pemerintah pun akan memberikan peran yang lebih besar kepada pihak swasta. Aturan tertulis nantinya akan diterbitkan terkait program ini.

"WIKA Beton dia memang jadi pionir, tapi semua jadi punya. Swasta kalah. Ini masih dalam pikiran saya, besok mau saya kumpulkan Dirut baru, saya bikin aturannya," ungkapnya.

Melalui aturan ini, diharapkan pihak swasta akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, perusahaan BUMN tetap akan berperan dalam melakukan pembangunan infrastuktur skala tertentu di Indonesia.

"Misal Waskita punya pracetak, dia bisa produksi sendiri. Kalau cuma pakai sendiri semua, swasta pabrik precast enggak dapat, makanya saya ingin atur itu. Pasti enggak bisa ngelawan, tendernya jadi enggak imbang. Dia punya hasil precast kok," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pada Rabu, 26 Juli 2017 lalu. Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 3 hal yang menjadi hambatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah terkait besarnya peran perusahaan BUMN dalam berbagai proyek.

Khususnya untuk peran BUMN dalam proyek pembangunan, Indonesia diminta untuk lebih membuka diri kepada pihak swasta. Hal ini pun segera direspons oleh Jokowi dengan memanggil jajaran menteri sektor ekonomi ke Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini