Mengejutkan! Dana Desa Hampir Rp800 Triliun, Wamenkeu: Jangan Sampai Tidak Optimal

"Kita ingin kerja yang lebih optimal, punya terobosan, tidak seperti biasanya. Kami harap pertemuan ini membuahkan hasil yang tinggi. Karena kementerian atau lembaga kita lihat, penerimaan fiskal dari kehutanan sangat luar biasa. Insentif fiskal yang diberikan juga sudah cukup. Tapi Ibu Menteri (KLHK) sudah sering bersinergi dengan kita (Kemenkeu)," jelasnya.

Dirinya menurutkan, saat dulu masih menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan selama 4 tahun banyak dana transfer ke daerah, terutama yang ke sektor LHK. Namun, dana yang diberikan ke daerah-daerah tersebut belum digunakan secara optimal.

"Banyak yang belum optimal di daerah. Intinya saya ingin dana yang diberikan ke daerah, seperti dana reboisasi, bantuan ke daerah, DAK kehutanan, itu terpakai dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, ia menjelaskan adapun Dana Bagi Hasil (DBH) 60% dialokasikan ke daerah dan 40% ke Pusat. Di pusat ada 2 cara baginya, yakni dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan dengan program.

"Saya diminta Bu Menteri (KLHK) untuk melihat lagi realisasi dan pelaksananya. Makanya kita ketemu di sini untuk rumuskan sama-sama. Yang dari BLU itu belum optimal karena pakai skema dana bergulir, yang lewat program juga belum bisa apalagi sampai mengentaskan kemiskinan. Tapi itu capaian yang harus kita optimalkan lagi. Padahal kalau itu digunakan sudah cukup bagus. Ini sesuatu yang ironis, di satu sisi kita sudah utang tapi di satu sisi masyarakat butuh, tapi penggunaannya belum optimal. Kami akan reformasi regulasi ini agar optimal," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)