Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi, Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru

ant, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2017 21:16 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 04 320 1750179 dukung-pengembangan-energi-panas-bumi-kemenkeu-terbitkan-aturan-baru-TubkYeRWUz.jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dukungan terhadap pembiayaan atas pengembangan sektor energi panas bumi (geotermal) di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menyatakan PMK ini merupakan penegasan terkait pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui PMK tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen dengan Kementerian ESDM untuk saling berkoordinasi terhadap penyediaan data dan informasi panas bumi dengan menggunakan fasilitas dana pembiayaan infrastruktur sektor geotermal untuk mendukung percepatan sektor ketenagalistrikan.

Kemudian, terdapat nota kesepahaman yang telah disusun sebagai landasan kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Penyediaan data dan informasi panas bumi ini dilakukan dengan memanfaatkan dana pembiayaan infrastruktur sektor geotermal yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Demikian dikutip dari laman resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Jumat (4/8/2017).

Ruang lingkup kerja sama yang dilakukan antara lain meliputi pelaksanaan fasilitasi penyediaan data dan informasi panas bumi serta percepatan pemanfaatan panas bumi melalui pelaksanaan eksplorasi.

Selain itu, lingkup koordinasi meliputi pengelolaan hasil kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi, serta koordinasi dan harmonisasi untuk penyediaan data dan informasi panas bumi.

Melalui nota kesepahaman ini diharapkan kerja sama dan koordinasi antara kedua lembaga dapat terjalin secara efektif, efisien, harmonis, dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan panas bumi untuk penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan target pemerintah untuk mewujudkan bauran energi baru dan terbarukan sebanyak 23% pada 2025.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini