Image

Cerita Aksi Mogok Pekerja JICT: Diganjar SP II, Perpanjangan Kontrak, hingga Pesangon 10 Tahun

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2017, 18:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 08 11 320 1754234 cerita-aksi-mogok-pekerja-jict-diganjar-sp-ii-perpanjangan-kontrak-hingga-pesangon-10-tahun-NdRPD68gSP.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Aksi mogok serikat pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) telah usai. Namun, masih menyisahkan cerita, salah satunya perpanjangan kontrak JICT.

Direktur Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dukungannya terhadap perpanjangan kontrak JICT yang disampaikan beberapa waktu lalu. Pasalnya, perpanjangan kontrak tersebut tanpa seizinnya atau RUPS Menteri.

"Alasan Rini, perpanjangan kontrak JICT sangat menguntungkan semua pihak. Padahal, kerugian negara dari kurangnya uang muka perpanjangan kontrak mencapai sedikitnya Rp4,08 triliun sesuai hasil audit investigatif BPK RI yang dirilis 6 Juni 2017," kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/2/2017).

Baca Juga:

Soal Perpanjangan Kontrak JICT: Indonesia Mampu Kelola Pelabuhan Sendiri!

Berikan Surat Peringatan Akibat Mogok Kerja, JICT: Itu Sarana Pembinaan untuk Pekerja!

Selain itu, terkait penambahan uang muka perpanjangan kontrak JICT USD15 juta tanpa ada perubahan termin komersial yang sudah disepakati Pelindo II dan Hutchison. Karena itu, IPW mempertanyakan, untuk apa penambahan tersebut.

Menurutnya, pernyataannya soal target pesangon 10 tahun pekerja JICT yang melakukan mogok, menjadi pertanyaan tersendiri, kenapa selevel Menteri BUMN mengurusi sampai teknis anak perusahaan?

"Bukankah ada deputi, asisten deputi, komisaris, direktur induk perusahaan, dan direktur teknis pembinaan anak usaha?" kata Syaiful.

Direksi JICT baik perwakilan dari Hutchison maupun Pelindo II bersama para komisaris seolah berkolaborasi melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif dan melanggar aturan serta GCG perusahaan.

"Sebut saja membiarkan mogok kerja selama 5 hari dengan kerugian perusahaan dan pengguna jasa mencapai ratusan miliar rupiah. Sekali lagi, ratusan miliar rupiah. Yang paling mengherankan, soal surat-surat peringatan 1 dan 2 yang dikeluarkan direksi walau mogok sudah dihentikan," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini