Kejar Kebutuhan hingga 11,4 Juta Rumah, Jokowi Ungkap Masalahnya!

Namun, bank tanah ini dinilai sulit untuk disediakan di Pulau Jawa karena sempitnya lahan. Untuk itu, bank tanah perlu dikembangkan pada daerah di luar Pulau Jawa.

"Ya kalau kita melihat di Jawa sudah sulit. Pertama harganya sangat mahal, yang kedua dimana lokasinya udah sulit. Kalau di luar Jawa, saya sudah perintah Menteri BPN (Sofyan Djalil), Menteri LHK (Siti Nurbaya), untuk mulai melihat, mencari agar nantinya bisa kita dapatkan lahan yang dipakai untuk land bank masa depan," ujarnya.

Persoalan lainnya adalah terkait perencanaan dan pengendalian tata ruang, terutama integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi pemerintah ke depannya.

"Saya tahu banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan, misalnya alokasi untuk air bersih, untuk rencana lokasi perumahannya, atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum yang ada. Ini kewajiban pemda untuk melihat tata ruang yang ada sehingga terintegrasi perumahan dengan fasilitas-fasilitas publik yang ada," ujar Jokowi.

Saat ini, pemerintah memang telah memberikan berbagai kemudahan pada sektor perizinan dalam pembangunan rumah. Perizinan di beberapa daerah tercatat mencapai 6,5 jam.

Pemerintah daerah diminta untuk terus menyederhanakan izin pada sektor investasi. Bahkan, waktu pengurusan perizinan diminta lebih singkat dibandingkan dengan pengurusan perizinan di pusat.