Tangkap Korupsi di Hulu Migas, SKK Migas Aplikasikan Anti-Bribery Management System
JAKARTA - Bisnis di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dituntut untuk lebih transparan guna menghindari terjadinya aksi suap-menyuap akibat mata rantai di industri tersebut yang terkesan tidak terbuka.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana menerapkan standardisasi di industri migas agar kegiatan bisnis di sektor hulu migas menjadi lebih terang-terangan. Sehingga, praktik suap diharapkan tidak rentan terjadi. Oleh karena itu, hal tersebut sekaligus membuat kegiatan bisnis di hulu migas lebih efisien.
Standarisasi itu bakal dituangkan dalam ISO 37001:2016 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen anti-penyuapan atau anti-bribery management system. Guna memuluskan langkah tersebut, banyak pihak dilibatkan, di antaranya kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), vendor, dan asosiasi di sektor hulu migas.
"Kita harapkan nanti ada transparansi, ada efisiensi, ini kan anti-bribery management system," kata Wakil KepaIa SKK Migas Sukandar di kantornya, Rabu (16/8/2017).
Adapun, kontrol yang dilakukan untuk membuat kegiatan bisnis hulu migas lebih transparan adalah menciptakan batasan-batasan tertentu dengan mengedepankan sistem yang sesuai standar.
"Dengan sistem dan semua-semua, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, lebih transparan untuk semua stakholder. Jadi kita akan punya sistem. Karena dengan sistem ini, industri ini rawan suap kita bisa terlindungi," jelasnya lebih lanjut.
Transparansi ini, kata dia, juga bakal ditularkan ke Kontraktor KKS. Sebagai permulaan, katanya, SKK Migas bakal jadi institusi pemerintah yang pertama menerapkan standardisasi. Melalui ISO itu pula, dia menilai cost recovery juga bakal lebih terkendali.
"Kita menjadi yang pertama di institusi pemerintah jadi punya sertifikasi. Kalau sertifikasinya itu suatu hal pengakuan, yang penting tujuan kita adalah bagaimana tidak ada lagi penyuapan di SKK Migas. Sehingga kita mendapatkan tender atau metode pengadaan yang lainnya secara lebih fair dan menjamin harga yang paling fair, paling efisien sehingga cost recovery bisa kita kendalikan," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
