KUPANG - Pemerintah dinilai telah berhasil dalam memanfaatkan utang negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa sektor yang telah merasakan imbas positif dari efektivitas utang pemerintah, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah terutama yang belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan lainnya.
"Sekalipun utang luar negeri pemerintah pusat Indonesia berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sampai akhir Juli 2017 telah mencapai Rp3.779,98 triliun, namun tetap bermanfaat untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah," katanya Pengamat ekonomi James Adam, di Kupang, Sabtu (19/8/2017).
Menurut dia, perhatian terhadap pendidikan penting karena membangun Indonesia adalah membangun manusia dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia.
Indikatornya, tambahnya, adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development. Angka IPM naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016.
Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.
Pada bidang kesehatan, pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka ‘stunting’, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, terampil, dan siap untuk berkompetisi.
Menurutnya, pemerintah sukses dalam menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan tangguh," katanya.
Demikian pula, pada aspek pembangunan di daerah. Manfaat utang dirasakan seperti di Kabupaten Rote Ndao, dengan kesatuan pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. "Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik, maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan," katanya.
Seiring dengan penyiapan sumber daya manusia Indonesia, pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah.
Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara.
"Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut, maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT," kata dia.
Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi.
Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik pada 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai base transceiver station (BTS), sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telefon dan informasi.
(Martin Bagya Kertiyasa)