Dapat Dana Rp106 Triliun, Kementerian PUPR Ingin Bangun 25 Km Jalan Tol hingga Rusun 180 Ribu Unit
JAKARTA - Pemerintah berencana mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp409 triliun dari total belanja negara Rp2.204,4 triliun di Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu yang fokus terhadap infrastruktur mendapat alokasi anggaran terbesar Rp106,9 triliun.
Staf Ahli Kementerian PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Ahmad mengatakan, anggaran belanja yang didapat oleh pihaknya sebagian besar digunakan untuk infrastruktur. Adapun infrastruktur tersebut, yakni pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara, serta informasi dan telekomunikasi.
"Sementara itu untuk Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp106,9 triliun akan dialokasikan pada empat sektor prioritas," ujarnya dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).
Empat sektor prioritas tersebut adalah peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air sebesar Rp37,3 triliun. Kemudian untuk sektor permukiman sebesar Rp15,9 triliun dan perumahan sebesar Rp9,6 triliun.
Terkait peningkatan konektivitas, Kementerian PUPR akan kembali membangun jalan baru sepanjang 864 kilometer, preservasi jalan nasional sepanjang 46.000 kilometer, dan pembangunan jembatan baru sepanjang 8.037 meter.
"Kemudian preservasi jembatan direncanakan sepanjang 487.515 meter, pembangunan flyover, underpass, terowongan sepanjang 588 meter, dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 kilometer yang menggunakan APBN dan 590 kilometer yang berasal dari pendanaan investor atau badan usaha," jelasnya.
Untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan. Di mana akan dibangun 11 bendungan baru dan 36 on-going. Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektare.
"Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga akan ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Kemudian, pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga," paparnya.
Kementerian PUPR juga masih akan fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun 180.000 unit rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus, dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit.
(Martin Bagya Kertiyasa)
