"Jadi jangan sampai PNBP itu menjadi satu bentuk penerimaan negara yang tidak mempunyai dasar yang baik, ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, Jokowi juta meminta Badan Layanan Umum, terutama di bidang pendidikan untuk membuat struktur biaya operasi. Tak hanya itu, sektor kesehatan juga diharapkan untuk melakukan hal serupa.
Dengan begitu, upaya untuk mencapai target PNBP diharapkan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dampak bagi PNBP bagi masyarakat pun harus turut menjadi perhatian khusus dari pemerintah.
"Baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan dan BLU yang lain sehingga bisa dipertanggungjawabkan usulan tarif yang diberikan sehingga tidak terjadi lagi pengusulan tarif yang tidak jelas dari sisi apa yang menjadi faktor kenaikan tersebut, dan dampaknya atau manfaatnya kepada masyarakat," ujarnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)