JAKARTA - Urbanisasi yang pesat membuat pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di satu kota. Hal ini membuat kepadatan permukiman yang ujungnya menjadi kumuh karena keterbatasan pelayan dasar.
Dari catatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk miskin di perkotaan menjadi 10,49 juta orang pada 2017, terdapat kawasan kumuh seluas 38.431 hektare backlog perumahan mencapai 7,6 juta rumah dan diperkirakan pada 2020 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 60%.
Baca juga: Wujudkan Kota Layak Huni, Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh Baru 10%
Guna menyelesaikannya, Kementerian PUPR sudah membuat gerakan 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi. Dari ketiga hal itu, untuk permukiman kumuh progresnya hingga saat ini baru terselesaikan 10%. Sementara akses air minum dan sanitasi progresnya masing-masing 72% dan 68%.
Menurut Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin, rendahnya progres 0% permukiman kumuh dikarenakan masyarakat yang belum terbuka alias masih menolak jika kawasan kumuhnya diperbaiki oleh pemerintah. Rina enggan menyebutkan kota mana saja yang menolak, tapi ini menjadi suatu tantangan untuk segera diselesaikan.
"Masyarakat ingin berubah tapi cara komunikasinya yang belum pas sehingga belum terjadi. Tapi sebetulnya mereka ingin tinggal di tempat yang lebih baik tapi komunikasinya saja belum lancar tapi kita terus melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak yang memang menjadi bagian dari kita termasuk masyarakat untuk bisa sama-sama yuk benahi kawasan kita ini yang kumuh ini,"ujarnya, di Gedung Cipta Karya, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Baca juga: Wah, Urbanisasi Jadi Tantangan Selesaikan Permukiman Kumuh
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Rina Farida menambahkan, sebenarnya pada dasarnya semua daerah ingin memperbaiki permukimannya, hanya saja dalam proses penanganannya butuh waktu dalam sosialisasi dan komunikasi.
Seperti Kota Tegal semua masyarakat sudah mulai terbuka dengan kawasan layak huni, Kota Pontianak juga demikian. Memang ada kota atau kabupaten yang belum, tapi pada dasarnya semua prinsip bisa.
"Ini kadang-kadang perlu kesabaran tidak serta merta dia diundang bisa hadir kalau kita adakan sosialisasi mungkin kita tidak bisa membatasi waktu sebulan, dua bulan atau tiga bulan karena itu tadi ada yang bisa datang kan kita tidak seperti itu,"ujarnya.
Baca juga: Banyak Kendala, Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Wilayah Selesai 2019
Dia melanjutkan, sewaktu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi Wali Kota Solo, dalam memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) menuju ke kawasan yang layak huni juga sulit dan membutuhkan waktu dalam sosialisasinya.
"Pernah dengar cerita yang di Solo untuk memindahkan PKL, Bapak Jokowi waktu itu sampai 54 kali mengajak makan, waktunya juga tidak jelas dan memang seperti itu tempat satu dan lain berbeda karena kultur juga berbeda,"tandasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(rzk)
