Proyek Panas Bumi Dilanjutkan, Kantong Negara Bakal Bertambah Rp2,5 Triliun

ant, Jurnalis · Rabu 13 September 2017 07:09 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 13 320 1774737 proyek-panas-bumi-dilanjutkan-kantong-negara-bakal-bertambah-rp2-5-triliun-mYHrEnuplJ.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Geo Dipa Energi (Persero) siap melanjutkan pembangunan PLTP Dieng dan Patuha yang akan mendukung megaproyek 35.000 megawatt (mw).

Direktur Utama Geo Dipa Energi Riki Ibrahim mengatakan, pihaknya siap menggenjot pengembangan dua PLTP yaitu Dieng Unit 2 dan 3 serta Patuha Unit 2 dan 3.

"Saat ini, Geo Dipa mengembangkan empat lapangan panas bumi yaitu eksisting Dieng dan Patuha yang masing-masing memiliki potensi 400 Mw dan dua lapangan yang baru saja ditugaskan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, yaitu WKP Arjuno Welirang dengan estimasi potensi 200 MW dan WKP Candi Umbul Telomoyo potensi sebesar 100 Mw," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Baca Juga: Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi, Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru

Forum Peduli (FP) BUMN mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara PT Geo Dipa Energi (Persero). Koordinator Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn mengatakan, putusan itu telah menyelamatkan potensi pendapatan negara sebesar Rp2,5 triliun dari rencana pengembangan dua PLTP yakni Dieng di Jateng dan Patuha di Jabar.

"Kami mengapresiasi aparat hukum yang menyelamatkan keuangan negara, dalam hal ini BUMN, Geo Dipa Energi. Tentunya, kami berharap dengan penyelesaian kasus ini bisa membuat pengembangan energi panas bumi makin menggeliat," ujarnya.

Romadhon juga mengharapkan semua BUMN bisa bergandengan tangan dengan aparat hukum untuk bersama-sama menyelamatkan keuangan negara dari kemungkinan kerugian akibat permasalahan hukum.

Baca Juga: Proyek Panas Bumi Berpotensi Rugikan Negara, KPK Diminta Turun Tangan

Pada 30 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Jaksel memutuskan mantan Dirut Geo Dipa Energi Samsudin Warsa tidak bersalah dan membebaskan dari dakwaan.

Menurut kuasa hukum Geo Dipa Energi Heru Mardijarto, sengketa Geo Dipa dan PT Bumigas bermula saat keduanya pada 2015 bekerja sama dengan kewajiban Bumigas membangun PLTP Dieng 2, Dieng 3, Patuha 1, Patuha 2, dan Patuha 3.

Namun, sampai Desember 2005, Bumigas belum juga melaksanakan proyek sesuai kesepakatan, sehingga Geo Dipa menyatakan "default" kepada Bumigas.

Keputusan default selanjutnya diperkuat Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memutuskan kontrak keduanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini