Image

Era Jokowi, Anggaran Pendidikan Naik 27% dan Infrastruktur Ditambah 123%

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 14:59 WIB
https img k okeinfo net content 2017 09 14 20 1775857 era jokowi anggaran pendidikan naik 27 dan infrastruktur ditambah 123 oxerMICpml jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pengembangan program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program ini diimplementasikan melalui anggaran negara setiap tahunnya.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pos anggaran belanja pada program prioritas ini telah mengalami peningkatan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Utamanya adalah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Menko Luhut hingga Darmin Ajukan Anggaran 2018, Totalnya Rp1,5 Triliun

"Alokasi belanja pendidikan meningkat sebesar 27,4% pada periode 2015 - 2017 dibandingkan 2011 - 2014. Pada 2017 alokasi capai Rp416,1 triliun atau sesuai konstitusi 20% dari APBN," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Anggaran kesehatan juga mengalami peningkatan hingga mencapai 83,2% pada tahun 2015 hingga 2017. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011 hingga 2014 lalu. Dana alokasinya pun mencapai Rp104 triliun atau 5% dari APBN.

Baca juga: Sangat Penting! Sri Mulyani Minta Pengawasan Penerimaan Negara Diperkuat

"Pendidikan dan kesehatan jadi prioritas dari pemerintah karena penting tingkatkan kualitas SDM," kata Sri Mulyani.

Selain itu, alokasi belanja infrastruktur meningkat menjadi 123,4% pada periode 2015-2017 dibanding 2011-2014. Pada tahun 2017 alokasi anggaran mencapai 18% dari APBN.

Baca juga: Lho, Ada Parlemen Myanmar di Rapat Kerja Sri Mulyani dan Komisi XI

Selain itu, untuk perlindungan sosial, dana yang dikucurkan telah mencapai Rp180,1 triliun atau 8,6% dari APBN pada tahun 2017. Namun, jika ditambah dana desa maka jumlahnya mencapai Rp273,7 triliun atau 13,5% dari APBN 2017.

"Untuk 2018 Presiden telah sampaikan ke dewan jumlahnya meningkat dekati Rp300 triliun," ungkapnya.

Dana ini diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, pengawasan pengelolaan dana ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini