Simak! BPK "Pelototi" Potensi Kerugian Negara Rp5,9 Triliun dari Freeport
Baca juga: Soal 51% Saham Freeport, Kadin: Pemerintah Jangan Mau Ditekan!
Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui dividen PTFI, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalampengambilan keputusan strategis manajemen PTFI, karena sampai tahun 2015 kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham PTFI belum optimal, dan proses divestasi saham berlarut-larut.
Pengelolaan limbah tailing PTFI pun menjadi sorotan, dikarenakan belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dan pembuangan limbahnya telah mencapai kawasan laut, sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.
Baca juga: Surat Freeport Bocor, Menko Darmin: Udahlah, Proses Masih Berjalan!
Atas hal ini, pemerintah telah mencapai kesepakatan final dengan PTFI, di antaranya mengenai divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan nasional, dan stabilitas penerimaan negara dibanding penerimaan melalui kontrak karya selama ini.
(Fakhri Rezy)
