Image

Akhirnya! DPR Segera Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran

ant, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017, 08:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 23 320 1800475 akhirnya-dpr-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-migran-UvncSpzAwu.jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - DPR RI segera menyetujui pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah dibahas selama tujuh kali masa persidangan.

"Setelah melalui tujuh kali masa sidang di DPR, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang dahulu dikenal sebagai UU TKI akhirnya akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR Kamis, 26 Oktober 2017 mendatang," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta.

Menurut dia, seluruh fraksi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menyetujui RUU itu untuk disahkan menjadi UU. Bahkan di tingkat rapat pimpinan DPR juga sudah menyetujuinya.

"Patut disyukuri. Semua fraksi telah menyetujui di Bamus. Sudah disetujui juga di Rapim. Kita tunggu untuk disahkan dalam rapat paripurna," kata Fahri yang berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Walah, 93% Pekerja Migran ASEAN Belum Selesaikan Pendidikan Tinggi

Pengesahan UU PPMI cukup alot di bagian akhir terlebih karena lemahnya inisiatif pemerintah. Sebagai wakil rakyat dari daerah yang termasuk penyumbang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terbesar, Fahri sempat cukup "geregatan".

"Pemerintah tidak kompak melindungi TKI. Padahal remiten (dari TKI) hampir Rp150 triliun per tahun. DPR sudah kerja maksimal dan draf sudah jadi lama tapi eksekutif kurang bersemangat," kata Fahri Hamzah yang juga menjabat Ketua Timwas TKI DPR RI.

Dia mengatakan, dengan disetujuinya pengesahan RUU ini, maka janji DPR terlunasi.

Baca juga: Wih, Migrasi Bikin Uang Puluhan Miliar Dolar AS Bertebaran di ASEAN

Di kesempatan terpisah Gianto, tenaga ahli DPR RI untuk Timwas TKI mengatakan ada perbedaan signifikan pada UU PPMI. Misalnya, memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran, mulai pra penempatan, saat penempatan hingga saat kepulangan dan berbaur dengan tempat asalnya.

Agar manfaat tercapai, salah satu implikasinya adalah penerapan atase khusus tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia tempat TKI berada. "Selain itu, mereka dijamin BPJS sepenuhnya. Peran negara maksimal untuk melindungi TKI," kata Gianto.

UU PPMI juga memperluas cakupan perlindungan terhadap keluarga pekerja migran, anak buah kapal dan pekerja migran perikanan, yang sebelumnya pekerja migran tersebut tak tersentuh perlindungan oleh negara.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini