nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Catat! Menko Darmin: Kebijakan Satu Peta Sangat Krusial dan Urgent bagi Indonesia

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 26 Oktober 2017 12:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 26 470 1802738 catat-menko-darmin-kebijakan-satu-peta-sangat-krusial-dan-urgent-bagi-indonesia-bsygfP4U5V.jpg Foto (Giri/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah mengaku program one map policy (kebijakan satu peta) harus segera dilakukan karena posisinya yang sangat krusial. Apalagi untuk mengatur sebuah negara yang luas dan besar seperti Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dengan kebijakan one map policy, nantinya peta dasar Indonesia akan dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, yang mana peta tersebut meliputi area beserta potensi sumber yang ada di dalamnya. .

"Saya ingin meng-higlight saja kebijakan satu peta itu betul betul sangat krusial dan urgent bagi negara yang seluas dan sebesar Indonesia. Bayangkan kalau kita pakai revolusi peta sendiri maka akan banyak persoalan didalam pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pasti ada peta dasarnya," ujarnya dalam acara Rakornas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Dengan seluruh peta yang terkandung di dalamnya, peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Harapannya, pembangunan infrastruktur satu dengan lainnya bisa terintegrasi dan tidak saling berbenturan.

"Kebijakan satu peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun bernagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kita berharap Bappenas menggunakan peta dalam perencanaannya. Tentu kita tahu Bappenas sudah menggunakan itu. Tapi kalau satu peta pasti sangat bermanfaat," jelasnya.

Sebagai contohnya, jika nanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun waduk lengkap dengan irigasinya, maka bisa perjelas dengan data-data mengenai potensi daerah tersebut. Sehingga jikalau suatu ketika dimintai penjelasan maka data data lah yang akan menjawabnya.

"Kalau Kementerian PUPR membangun waduk itu diiringi penjelasan pembangunan irigasi dan waduk sekian kalau tabel yang berbicara. Kalau ada anggota DPD tanya loh ko tahun ini dibangun waduki di provinsi ini tapi kok dibangun irigasi? Secara logika teknis itu enggak masuk tapi logika politik masuk," jelasnya

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini