Image

Didominasi Pekerja Informal, Buruh Migran Indonesia Rawan Alami Pelanggaran Hak

Kuntadi, Jurnalis · Jum'at 17 November 2017, 15:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 17 320 1815832 didominasi-pekerja-informal-buruh-migran-indonesia-rawan-alami-pelanggaran-hak-YIVDhfqtKR.jpg Ilustrasi: Okezone

YOGYAKARTA – Indonesia masih menjadi salah satu Negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh migran. Mayoritas bekerja pada sektor informal, yang rentan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja. Pemerintah harus bisa menjamin pelaksanaan terhadap konsensus KTT Asean.

Data pada 2016, ada sekitar 6 juta warga Indonesia yang bekrja di luar negeri sebagai imigran. Sektar 80% di antaranya bekerja pada sektor informal, khususnya menjadi pekerja rumah tangga. Mereka rentan tidak mendapatkan hak informasi, hak berkomunikasi dan hak memperoleh pendidikan dan berlatihan serta berserikat.

"80% buruh kita itu bekerja informal, dan banyak yang menjadi pekerja rumah tangga,"jelas Kepala Pusat Riset dan Studi Migrasi CARE Anis Hidayah usai menjadi narasumber dalam Seminar Kejahatan Transnasional yang terorganisir, Perspektif Hukum yang Multidimensial di UC UGM, Kamis (16/11/2017) siang.

Keberadaan buruh migran masih menjadi pahlawan devisa bagi Negara. Bahkan menyumbang devisa senilai Rp116 triliun.

Baca juga: Robot Bakal Ambil 56% Lapangan Kerja, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

“Sayang selama bekerja di luar negeri mereka kerap mendapatkan perlakukan buruk dari majikannya. Mereka tidak pernah mendapatkan perlindungan sesuai predikat sebagai pahlawan devisa,” ujarnya.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN yang digelar di Manila, Filipina telah menghasilkan konsensus perlindungan bagi pekerja migran. Keputusan harus bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh di setiap negara dan tidak hanya menjadi dokumen semata.

"Harapan kita negara anggota Asean sungguh-sungguh menghormati apa yang disepakati karena semua ini untuk kepentingan warga negara Asean yang warga menjadi pekerja migran,"harap Anis.

Indonesia juga telah mensahkan UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 25 Oktober. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dari UU Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Diharapkan para pekerja migran nantinya benar-benar mendapatkan hak atas informasi, hak komunikasi, hak memperoleh pendidikan dan pelatihan serta hak untuk berserikat.

“Harus ada kesungguhan pemangku kepentingan, peran masyarakat dan akademisi serta masyarakat sipil dalam mengawal pelaksanaan UU ini," tuturnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini