OJK: Jasa Keuangan Jadi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
JAKARTA – Sektor jasa keuangan nasional dan pasar modal diarahkan untuk menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur.
Hal ini dilakukan mengingat pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar dan tidak cukup dibiayai APBN. ”Sektor jasa keuangan nasional juga diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jakarta.
Menurut Wimboh, OJK akan senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur. ”Ini sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Wimboh, pembangunan infrastruktur harus diutamakan karena akan membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastrukturyangdibangun.
Selain sektor jasa keuangan, OJK juga mengharapkan pasar modal menjadi alternatif pembiayaannya melalui berbagai produk yang sudah ada. ”Untuk pembiayaan infrastruktur yang besar, tidak cukup dibiayai APBN. OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan digali dari pasar modal,” kata Wimboh.
Dia mengatakan, sebenarnya perkembangan pembangunan infrastruktur sudah on track. Sejak 2014, tren alokasi APBN untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terus meningkat menggeser alokasi belanja subsidi energi.
Namun, kebutuhan pembiayaan infrastruktur terus meningkat sulit jika hanya mengandalkan APBN dan pembiayaan jangka pendek. Karena itu, diperlukan diversifikasi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur melalui instrumen di pasar modal, di antaranya KIK EBA PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp2 triliun, Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) PT Sarana Multigriya Finansial(Persero) sebesarRp2,7 triliun, dan lainnya.
Menurut Wimboh, infrastruktur akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak. Apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada pencapaian indikator sosial ekonomi Indonesia. Hal tersebut tercermin pada kuartal III/2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,0% dengan inflasi relatif stabil dalam tingkat terkendali.
Adapun persentase pengangguran juga dalam tren menurun menjadi 5,5% pada Agustus 2017 dari 5,61% pada Agustus 2016. Sementara kemiskinan dan ketimpangan juga dalam tren menurun. ”Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur.
Jadi, kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur ke pasar modal saja,” ungkap Wimboh. Pada tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp220 triliun. Sementara pada 2018 ditargetkan mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, right issue , RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi sebesar Rp259,44 triliun.
Sementara itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) juga akan terus berupaya mencari alternatif pembiayaan infrastruktur, mengingat proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut bisa digunakan untuk proyek-proyek green field (proyek baru) maupun proyek brown field (proyek yang sedang berlangsung).
”Namun, pemerintah masih mengkaji akan menggunakan jenis instrumen apa untuk menjadi alternatif pembiayaan. Kami lebih banyak bicarakan yang sudah siap, dan perlu dikembangkan dan didorong. Supaya lebih banyak pilihan untuk pembiayaan infrastruktur, baik yang green field dan brown field,” kata Darmin belum lama ini.
(Fakhri Rezy)
