Jalan Rusak di Sukabumi 10.000 Km, Bagaimana Mengatasinya?
JAKARTA - Masalah kemiskinan Jawa Barat Bagian Selatan hari ini dibahas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. Fokus yang dibahas adalah soal kemiskinan di Sukabumi dan Garut.
"Rapat tadi membahas tentang akselerasi pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan. Tadi kita membahas Sukabumi dan Garut," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Selasa (21/11/2017).
Usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dia memaparkan kendala yang dihadapi daerah tersebut dalam mengentaskan kemiskinan. Persoalan yang dihadapi terkait dengan kesediaan infrastruktur.
Baca Juga: Tak Hanya Andalkan Data BPS, Yogyakarta Diminta Bikin Peta Kemiskinan
"Jadi tadi kita kumpulkan sudah ada kesepakatan, masih ada kendala adanya jalan-jalan di sentra produksi yang seharusnya menjadi kewajiban kabupaten tapi kabupaten enggak punya kemampuan. Contoh di Kabupaten Sukabumi itu ada 17.000 jalan kabupaten, 10.000 (nya) rusak," jelas dia.
Padahal menurutnya, kemampuan kabupaten dalam membangun jalan hanya sebatas 30 km per tahun. Maka itu diperlukan solusi untuk mengatasi persoalan itu.
"Tadi dicarikan solusinya untuk itu ada DAK (dana alokasi khusus) untuk membantu jalan-jalan yang harus dilaksanakan kabupaten tapi kabupaten tidak mampu," terangnya.
Baca Juga: Menteri Bambang: Mayoritas Petani Masih Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Dia menambahkan bahwa dalam rapat disepakati agar dilakukan percepatan dalam mengatasi persoalan pada titik-titik tertentu. "Tadi telah disepakati untuk pelabuhan di beberapa titik di Jawa Barat di bagian selatan di percepat supaya panen produksi lebih gampang," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkapkan penyebab tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pantai selatan Sukabumi hingga Banten.
Infrastruktur, dinilainya menjadi satu penyebab mengapa kemiskinan di sana terbilang tinggi. Padahal, di wilayah itu diakui Luhut terdapat produk-produk yang memiliki nilai jual untuk mendorong roda perekonomian dan taraf hidup penduduknya. Hanya saja tak didukung infrastruktur yang baik.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
