Sumber Daya Alam Jadi Andalan Ekonomi Papua, Perlu Sinergi Regulasi untuk Jaga Investasi
Baca Juga: Menko Luhut: Budget untuk Papua Itu Tidak Sedikit, USD10 Miliar Tiap Tahun
“Apa yang sekarang absen dari kebijakan fiskal adalah norma besar yang menjadi payung bagi seluruh proses bisnis dalam sektor Pertambangan, khususnya yang ada di Papua ini. Kita membutuhkan suatu regulasi yang konsisten,” jelas Yustinus.
Besarnya pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah sangat bergantung terhadap kinerja penerimaan pada Pemerintah Pusat. Situasi ini mendorong Pemda untuk berupaya keras dalam meningkatkan penerimaannya melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagaimana pun juga, perlu kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan bahwa peningkatan penerimaan PAD patut memperhatikan kepastian pajak (tax certainty) serta tetap mengindahkan asas dan praktik pemungutan pajak yang dilakukan secara baik dan adil. Dalam praktik di lapangan, sejumlah upaya meningkatkan PAD berdampak pada kepastian pajak, salah satunya melalui penerbitan Perda yang tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat dalam penyusunannya sehingga membebankan dunia usaha.
Kepastian pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan lokasi berbisnis dan berinvestasi. Sebagai industri yang bersifat padat modal dengan masa ekonomi berjangka panjang, sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat terdampak atas ketidakpastian pajak seperti ini.
Sementara jika kita bicara pertumbuhan ekonomi Papua tidak lepas dari kontribusi signifikan sektor Pertambangan. Menurut data 2016, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi paling tinggi (36%) dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. “Kalau kita ingin menarik investasi, maka semua persoalan itu harus bisa segera diselesaikan,” ujar Yustinus.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
