nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

8 Keluhan Masyarakat yang Tinggal di Rusun, Sertifikat hingga Kualitas Unit

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2017 22:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 12 470 1829410 8-keluhan-masyarakat-yang-tinggal-di-rusun-sertifikat-hingga-kualitas-unit-s32ner6BWt.jpg Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai hak-hak konsumen di sektor perumahan sebagian besar tak terpenuhi. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi pihak pengelola kepada konsumen maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah yang belum berjalan baik.

Ketua BKPN Ardiansyah Parman menyatakan sejak tahun 2015 konsumen setidaknya terdapat 30 konsumen rumah susun telah mengajukan keluhan. 

"BPKN kan hanya salah satu dari tempat orang mengadu, ke kementerian ada, ke PUPR ada, ke perdagangan ada, yang lewat kita itu lebih dari 30 pengadu tapi ada satu pengadu di belakangnya itu 200, mewakili," ungkap Ardiansyah dalam worskhop mengenai perlindungan konsumen rumah susun di Hotel Ashley, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Baca Juga: Hak Penghuni Rumah Susun Tak Terpenuhi, Perlu Aturan yang Tegas!

Ardiansyah menjelaskan ada delapan hal yang menjadi keluhan konsumen rusun maupun rumah tapak. Pertama, kasus konsumen tidak memperoleh sertifikat hak rumah/rusun walaupun pembangunan rumah atau rusun sudah selesai serta harga tanah dan rumah sudah dibayar lunas. Kedua kasus sertifikat nama pembeli tidak dapat diproses karena pembangunan rumahnya belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan

"Kepastian kepemilikan pun kadang-kadang membingungkan pemilik. Dia dianggap pemilik ketika ditagih PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), ditagih kewajiban, tapi bukti pemilik dia tidak ada. Dia hanya pegang PPJB (surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli) , bukan AJB (Akta Jual Beli)," jelasnya. 

Baca Juga: Gawat! Proyek Rusun Dekat Stasiun Bogor Bisa Jadi Pusat Kemacetan Baru

Selanjutnya, ketiga kasus pengembang yang menjaminkan sertifikat yang menjadi hak konsumen ke Bank dan kasus konsumen dengan lembaga pembiayaan.

"Kelima Keluhan atas kualitas unit rumah dan kasus fasilitas umum dan sosial yang dijanjikan pengembang dan kasus variannya," ucapnya.

Kemudian ketujuh, kasus pelaksanaan kewajiban Konsumen Infrastruktur yang tidak sesuai janji pengembang. Serta kedelapan keluhan atas sengketa penghuni pengembang terkait aspek pengelolaan rusun (listrik, gas,air) dengan segala variannya.

Baca Juga: Sandiaga: Transit Oriented Development Adalah Strategi Jangka Panjang

"Kasus-kasus atas hak-hak masyarakat konsumen perumahan ini terjadi baik di rumah susun maupun rumah tapak. Kasus perumahan di atas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum baik bagi konsumen pertama maupun konsumen berikutnya," ujar Ardianyah.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini