nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2017 11:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 15 320 1830736 dana-bagi-hasil-cukai-rokok-tutupi-defisit-bpjs-kesehatan-cM2uKEGyCJ.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah memastikan dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari cukai rokok akan dipangkas untuk menutupi defisit iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Setidaknya sekitar lebih dari Rp5 triliun DBH pajak rokok akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan DBH dari pajak rokok memang diarahkan untuk layanan kesehatan.

 “Jadi memang dari DBH pajak rokok digunakan untuk layanan kesehatan. Sekarang akan lebih khusus penggunaannya untuk mendukung jaminan kesehatan nasional (JKN) yakni BPJS,” katanya.

 Saat ini besaran DBH pajak rokok mencapai Rp14 triliun. Sebanyak 50% atau Rp7 triliun memang diperuntukkan bagi layanan kesehatan. Rencananya pemerintah akan mengambil 75% dari Rp7 triliun untuk BPJS Kesehatan.

 “Jadi sekitar Rp5 triliun-6 triliun. Tapi kan ini juga untuk layanan kesehatan di daerah. Lagi pula sebelumnya juga tidak boleh untuk hal lain, kecuali untuk kesehatan,” paparnya.

 Baca Juga : Anggaran BPJS Kesehatan Defisit, Begini Cara Kemenkeu "Cari" Dana

Menurutnya pemerintah daerah seharusnya sudah mengetahui format baru penggunaan DBH cukai rokok ini. Pasalnya hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

 “Sebenarnya belum ada keputusan apakah ditransfer atau tidak pemotongan ini. Tapi di dalam permen (peraturan menteri), kita sudah minta daerah untuk disisihkan guna membayar dukungan terhadap JKN,” paparnya.

Baca Juga : Kemenkeu Pastikan Tahun Depan BPJS Kesehatan Bebas dari Defisit

Syarifuddin mengatakan sebelumnya DBH pajak rokok ini dialokasikan untuk layanan kesehatan secara umum. Mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas, penyuluhan dampak rokok sampai antisipasi penyelundupan rokok ilegal.

“Pemda selama ini juga sudah diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10 dari APBD. Biasanya cukai rokok ini juga dihitung ke dalam 10% anggaran kesehatan tersebut,” jelasnya. 

Dia pun yakin bahwa kebijakan ini tidak berdampak buruk pada kondisi keuangan daerah. Apalagi ini tidak semata-mata kepentingan pusat tapi bagi masyarakat secara luas.

Menurutnya apa yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak sebanding jika dibandingkan dampak bagi masyarakat. “Intinya kalau tiba ke daerah juga untuk bayar iuran juga. Jelas ini untuk masyarakat. Katakanlah harus bayar tapi dengan begini masyarakat jadi gratis (layanan kesehatannya),” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan penggunaan DBH cukai rokok untuk BPJS Kesehatan ini akan berlaku mulai tahun depan. Dia yakin pemerintah daerah akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah tidak konsekuen dengan kebijakan yang dibuatnya.

Pasalnya JKN merupakan program pusat yang bukan dari pemerintah daerah. “Ini kan urusan pemerintah pusat, maka harus jadi tanggung jawab APBN. Tapi yang beginilah pemda bingung dan kecewa atas nama program nasional maka dana desentralisasi dipangkas,” ungkapnya.

Dia mengatakan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dipastikan akan merasa kesulitan. Pasalnya DBH merupakan salah satu sumber pendanaan layanan kesehatan di daerah.

“Sedikit banyak pasti terkena pengaruhnya. Pasti layanan kesehatan atau program di daerah akan terkurangi. Tidak mungkin daerah akan memotong gaji, dana operasional, dan lainnya. Pasti akan memotong ini,” katanya.

Apalagi dia mengatakan kebijakan ini dikeluarkan di akhir tahun cukup merepotkan daerah. Pasalnya banyak rancangan APBD sudah diketok.

Menurutnya ini bukan pertama kalinya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tanpa melihat waktu yang tepat. “BPJS ini memang berlaku tahun berikutnya, tapi soal administrasi dan dokumen cukup merepotkan,” ujarnya.

(FEB)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini