Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
Menurutnya pemerintah daerah seharusnya sudah mengetahui format baru penggunaan DBH cukai rokok ini. Pasalnya hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
“Sebenarnya belum ada keputusan apakah ditransfer atau tidak pemotongan ini. Tapi di dalam permen (peraturan menteri), kita sudah minta daerah untuk disisihkan guna membayar dukungan terhadap JKN,” paparnya.
Baca Juga : Kemenkeu Pastikan Tahun Depan BPJS Kesehatan Bebas dari Defisit
Syarifuddin mengatakan sebelumnya DBH pajak rokok ini dialokasikan untuk layanan kesehatan secara umum. Mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas, penyuluhan dampak rokok sampai antisipasi penyelundupan rokok ilegal.
“Pemda selama ini juga sudah diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10 dari APBD. Biasanya cukai rokok ini juga dihitung ke dalam 10% anggaran kesehatan tersebut,” jelasnya.
Dia pun yakin bahwa kebijakan ini tidak berdampak buruk pada kondisi keuangan daerah. Apalagi ini tidak semata-mata kepentingan pusat tapi bagi masyarakat secara luas.
