Jokowi: Banyak yang Ragu BBM Satu Harga Bisa Berjalan
PONTIANAK - Presiden Joko Widodo meresmikan 17 terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai salah satu wujud Program BBM Satu Harga.
"Saya resmikan secara serentak 17 penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang sudah bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM yang berkeadilan," kata Presiden Joko Widodo di TBBM Pontianak Jalan Khatulistiwa, Siantan, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017).
Selain Presiden, hadir juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis serta sejumlah pejabat lainnya.
Ketujuh belas TBBM itu berupa 16 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) yang masuk dalam Program BBM Satu Harga.
Baca Juga: BBM Satu Harga, BPH Migas Pastikan Tidak Ada Kelangkaan di SPBU
"Pertama kali Program BBM Satu Harga diumumkan banyak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan, tidak yakin program ini bisa berjalan, karena memang terlalu sulit, juga terlalu mahal biayanya," ungkap Presiden.
Presiden mengakui karena perbedaan kontur wilayah dan luasnya area negara Indonesia maka harga BBM di satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda jauh.
"Contoh yang sering saya sampaikan terjadi di Papua, tapi juga di Kalimantan. Kalau misalnya di Jawa harga premium per liter Rp6.540, di daerah perbatasan seperti kecamatan Puring Kencana, kabupaten Kapuas Hulu, harganya bisa Rp40.000 per liter kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana," tambah Presiden.
Baca Juga: BBM Satu Harga, Premium Eceran Masih Dijual Rp10.000-Rp20.000 per Liter
Presiden mengakui semakin ke daerah Timur Indonesia dan semakin terpencil kawasan tersebut maka harga BBM pun semakin mahal.
"Bahkan makin ke Timur, di Sulawesi, di tempat-tempat terpencil bisa Rp75.000 dan sering saya sampaikan di Papua bisa Rp100.000 per liter, akibatnya apa? Ini yang sering tidak kita kalkulasi akibatnya, yaitu harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat menjadi semakin mahal karena biaya distribusinya mahal, biaya logistiknya tinggi," ungkap Presiden.
Padahal BBM menjadi kebutuhan masyarakat luas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
