5 Fakta Mengenai Kemiskinan di 2017, Semua Alami Penurunan!
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terlihat senang dengan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan secara persentase dan secara jumlah mengalami penurunan.
Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk menurunkan kemiskinan hingga kurang 10% terkait penurunan jumlah miskin yang cukup signifikan per September 2017.
Apa saja fakta-fakta mengenai kemiskinan? Berikut ini rangkuman dari Okezone, Kamis (4/1/2018).
Baca Juga: Bappenas: Ini Momentum Turunkan Kemiskinan di Bawah 10%
1. Kemiskinan Turun di Kuartal III
Pada September 2017 2017 tercatat jumlah penduduk miskin yang turun sebesar 1,19 juta orang dibanding dengan bulan Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang.
Secara persentase, tingkat kemiskinan mencapai 10,12% atau yang terendah sejak 2017. Dari maret 2017 ke September 2017 persentase penduduk miskin turun 0,52%. Apabila dibandingkan dengan September 2016, tingkat kemiskinan turun dari 10,7% menjadi 10,12%.
2. Kemiskinan di Pulau Jawa menurun
Tingkat kemiskinan yang turun memiliki dampak juga terhadap pulau Jawa. Menurut Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tingkat kemiskinan di daerah terutama di Jawa mengalami penurunan bahkan sekarang berada di bawah 10%. Hal ini juga merupakan tren yang positif.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, tren tersebut akan dapat dilanjutkan di periode mendatang. Serta, seluruh program pemberantas kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah akan berdampak untuk mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air.
Baca Juga: Kemiskinan dan Ketimpangan Tidak Harus Turun Signifikan, Tapi Harus Berkesinambungan
3. Program Keluarga Harapan (PKH) Akan Ditingkatkan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang bagus karena awalnya prediksi tingkat kemiskinan akan turun ke angka 10,4% dan ternyata dari September kemarin bisa lebih rendah dengan angka 10,12%.
Oleh sebab itu, APBN 2018 sudah memiliki berbagai program yang diharapkan bisa membawa kemiskinan di bawah 10 %, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diperluas dari 6 juta penerima Rumah Tangga (RT) menjadi 10 juta penerima RT.
Selain itu, penerima rastra yang diperluas dalam bentuk non tunai juga akan diperluas dari yang sekarang ini mencapai 1,7 juta penerima. Menurutnya juga, semakin tepat sasaran bantuan social maka dapat menurunkan angka kemiskinan di bawah 10% akan terbuka lebar.
4. Angka Kemiskinan Menurun di Kota dan di Desa
Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto jumlah persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72% turun menjadi 7,26% di September 2017. Sedangkan persentase masyarakat miskin pedesaan turun dari 13,93 di bulan Maret 2017 menjadi sebesar 13,47% di September 2017.
Namun, demikian, penduduk desa tetap menyumbangkan angka tertinggi untuk penduduk miskin jika dibandingkan dengan kota. Jika ingin memberantas kemiskinan hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memberikan perhatian ke perdesaan dengan memperhatikan karakter khusus masyarakat desa dengan mayoritas bekerja di pertanian.
Baca Juga: Penduduk Miskin Terbanyak di Maluku dan Papua, Menteri Bambang: Penyebabnya Akses Minim
5. Papua Penyumbang Kemiskinan Terbesar
Kemiskinan terpusat berada di Indonesia Timur, kemiskinan di Maluku dan Papua berada pada angka 21,23% atau 1,52 juta orang. Pemerintah telah memberikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp81,7 triliun. Di mana Papua mendapatkan anggaran sebesar Rp59,5 triliun sedangkan Maluku mendapatkan sebesar Rp22,2 triliun.
Selain itu juga Presiden Joko Widodo tengah fokus membangun daerah-daerah terpencil seperti pembangunan infrastruktur. Tetapi memang Maluku dan Papua ketertinggalannya sudah cukup lama dan Presiden masih belum mampu mengejarnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
