Image

Sri Mulyani Incar Dana Abadi Rp100 Triliun untuk Beasiswa

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018, 16:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 11 20 1843576 sri-mulyani-incar-dana-abadi-rp100-triliun-untuk-beasiswa-ESz5jexWKV.jpg Foto: Lidya/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat ini tengah mengincar dana abadi (Shovereign Wealth Fund/SWF) hingga Rp100 triliun untuk membiayai lebih banyak beasiswa. Sri Mulyani ingin Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak hanya untuk membiayai pendidikan formal tapi juga pendidikan vokasi.

"Saya sedang melakukan exercise apabila dana SWF ini akan mencapai katakanlah Rp100 triliun," ungkap Sri Mulyani di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Baca Juga: Sri Mulyani Dukung Pembiayaan 11 Riset Rp100 Miliar

Menurutnya, dana yang digunakan nanti untuk bisa membiayai lebih banyak beasiswa hingga tingkat doktor (S3). Pasalnya hingga saat ini, LPDP telah memberikan lebih dari 1.800 beasiswa sehingga dengan anggaran yang lebih besar maka nantinya bisa memberikan beasiswa lebih banyak lagi.

"Berarti berapa dana yang bisa digunakan untuk pertama beasiswa yang seperti tradisional beasiswa katakanlah S2, S3 dan juga untuk vokasi, itu yang untuk bidang pendidikannya," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Perpustakaan Nasional Tetap Buka di Hari Libur

"Kemudian yang untuk penelitiannya berapa porsinya dan bagaimana arahannya," imbuhnya.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan hal ini telah dibicarakan waktu di sidang kabinet bersama Presiden dan Menteri lainnya. Oleh karenanya saat ini formulasinya tengah disusun.

"Kalau untuk vokasi kan tidak hanya tergantung pada LPDP karena kan sebetulnya yang diinginkan oleh LPDP anggaran dari vokasi juga bisa berasal dari anggaran pendidikan yang dikelola baik di Ristekdikti maupun di anggaran pendidikannya pak Mendikhub," jelasnya.

Baca Juga: Lewat Instagram, Sri Mulyani Promosikan Program UMi

Sri Mulyani juga belum bisa memastikan jika anggaran Rp100 triliun tersebut nantinya bisa untuk berapa lama. Yang pasti saat ini tengah dibahas dan juga akan ditentukan siapa saja yang mengelola, apakah hanya LPDP atau institusi lainnya ikut mengelola.

"Kita sedang formulasikan saja, nanti kalau itu kan tergantung dari bagaimana arahan ke depan itu komitmen dari sisi anggarannya. Kita sedang menyampaikan nanti di dalam Perpres nya bentuk kelembagaannya juga bagaimana ada dewan yang bisa mengarahkan dan pada bagian yang mengelola anggarannya sendiri secara profesional karena itu anggarannya kan di kelola secara profesional yang digunakan bukan anggarannya tapi returnnya," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini