Begini Proses Lengkap Penerbitan Obligasi bagi Pemerintah Daerah

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2018 17:32 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 02 20 1853890 begini-proses-lengkap-penerbitan-obligasi-bagi-pemerintah-daerah-GfYM6AQKqq.jpg (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang penerbitan obligasi dan atau sukuk daerah. Artinya, mulai saat ini pemerintah daerah yang ingin membangun infrastruktur tidak perlu lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen mengatakan, penerbitan obligasi daerah ini hanya bisa dilakukan di pasar modal domestik dalam bentuk Rupiah.

"Jadi memang mekanismenya mungkin Pemda pada saat akan menerbitkan obligasi daerah harus memenuhi persyaratan pinjaman. Kegiatan harus sesuai perencanaan dokumen, dapat berupa pengembangan baru, atau kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dapat sebagian atau sepenuhnya," ungkapnya di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Baca juga: OJK: Perlu Persyaratan Dalam Penerbitan Obligasi Daerah

Hoesen menegaskan, pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi apabila dipergunakan hanya untuk pembiayaan investasi saja sehingga tidak bisa digunakan untuk hal lain.

"Dapat digunakan untuk investasi dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD, yang diperoleh dari pungutan atau sarana tersebut," katanya.

Hoesen kembali menjelaskan adapun cara untuk menerbitkan obligasi daerah adalah, pertama daerahnya harus melakukan persiapan dengan membentuk tim khusus untuk penerbitan obligasi.

"Tim persiapan ini akan menentukan kegiaran dan nenyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Dari kepala daerah memimta persetujuan DPRD. Setelah dapat persetujuan dari DPRD, maka Pemda harus mengajukan ke kementerian dalam negeri. Jadi untuk koordinasi pengajuan usulan ke kementerian keuangan," paparnya.

Baca juga: Soal Obligasi Daerah, Jangan Sampai Kerjaan Gubernur Bayar Utang

Lanjutnya, selain itu kepala daerah harus mengajukan surat usulan penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan yang kemudian melakukan penilaian administrasi dan keuangan.

"Dirjen nanti memperhatikan pertimbangan DJPPR atas penilaian kesiapan unit pengelola obligasi di pemda. Dirjen perimbangan keuangan atas nama Menkeu memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah. Kalau itu didapat persetujuannya, baru persiapam registrasi kepada OJK, ini dengan penunjukan pelaksana penjamin emisi seperti biasa, konsultan hukum notaris. Lalu persiapan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya," ucap dia.

Baca juga: Permudah Pemda Terbitkan Obligasi, Perlu Izin Kemenkeu

Kemudian, dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian-perjanjian untuk proses penerbitan obligasi, kemudian registrasi pertama ke OJK untuk proses rencana penerbitan obligasi daerah. Lalu di OJK akan dilakukan penelaahan. Pada saat registrasi pertama itu perjanjian, prospektus, laporan keuangan, legal audit dan legal opinion dilihat.

"Lalu OJK akan berikan tanggapan atau beberapa hasil penelahan kemudian jawaban untuk tanggapan OJK, itu masuk ke registrasi kedua. Setelah itu baru ada izin publikask atau pra efektif. Kemudian setelah proses izin publikasi baru dilakukan masa penawaran awal," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini