Banyak Kasus Pemalsuan Obat, BPOM Harus Punya Kewenangan seperti KPK

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 05 Februari 2018 19:57 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 05 320 1855118 banyak-kasus-pemalsuan-obat-bpom-harus-punya-kewenangan-seperti-kpk-ijSUod2mod.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan adanya kandungan DNA babi dalam Viostin DS dan Enzyplex. Sebelumnya, banyak kasus serupa yang meresahkan masyarakat, di antaranya kasus vaksin palsu, pabrik obat palsu dan kasus obat kadaluwarsa.

Dalam hal ini, BPOM menjadi lembaga yang paling disorot karena dinilai lemah dalam pengawasan peredaran obat-obatan tersebut. Atas kejadian tersebut, muncul wacana untuk memperkuat BPOM agar lebih efektif dalam mengawasi peredaran obat dan makanan.

Rencana penguatan BPOM tersebut mendapatkan dukungan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago bahkan setuju jika BPOM diberi kewenangan untuk melakukan penindakan hingga pemberian sanksi.

 Baca Juga: Tingkatkan Industri Farmasi Nasional, Kemenperin Sediakan Insentif Fiskal

"BPOM harus memiliki dasar hukum (UU) untuk penguatan fungsi dan kewenangannya. Saya mendukung penambahan kewenangan BPOM.  Maraknya kasus yang muncul belakangan ini menunjukkan penambahan kewenangan bagi BPOM sangat mendesak," kata Irma di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Dia menegaskan bahwa BPOM harus diberi kewenangan menyidik seperti KPK. Hal ini mengingat kewenangan yang dimilikinya lebih banyak pencegahan dengan hanya melakukan inspeksi mendadak dan tak bisa melakukan penyitaan dan penyidikan.

Baca Juga: Produsen Obat Injeksi Investasi Rp1 Triliun di Cikarang

"Bahkan, hukuman terhadap pelaku pengedar dan pembuat obat dan makanan palsu tidak membuat efek jera," jelasnya.

Dia menilai, amandemen Undang-Undang tentang BPOM mendesak dilakukan untuk memberikan kewenangan pengawasan dari hulu hingga ke hilir. Dulu dalam RUU terkait BPOM pernah disisipkan kesediaan farmasi dan pengawasan obat. Jadi sekarang di Komisi IX DPR mengatakan BPOM harus punya UU sendiri.

Baca Juga: BPOM Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal Senilai Rp3,8 Miliar di Medan

Saat ini, DPR sudah mengusulkan RUU tentang Pengawasan Obat dan makanan melalui Badan Legislasi (Baleg). Namun karena proses pembahasan RUU lama sementara kasus ini mendesak, Irma berharap Presiden mengeluarkan Perpres terlebih dahulu.

"Perpres itu diharapkan memberikan kewenangan tambahan bagi BPOM sambil menunggu penyelesaian UU yang kini bergulir di DPR," tukas dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini