Atasi Stunting, Kementerian PUPR Sediakan Dana Rp50 Miliar
JAKARTA - Gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) di Indonesia masih menjadi masalah utama bagi Indonesia. Salah satu penyebab masih tingginya gangguan pertumbuhan pada anak adalah karena lingkungan daerah tersebut yang tidak sehat.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo mengatakan, pihaknya sudah menyusun program untuk mengatasi dan menekan tingginya angka stunting di Indonesia. Adapun program yang disiapkan adalah dengan penyediaan infrastuktur air bersih dan infrastruktur sanitasi.
“Penanganan stunting ini melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Air bersih dan sanitasi ini termasuk intervensi gizi sensitif,” ujarnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Lebih lanjutan Sri menambahkan, untuk membangun sanitasi dan air minum pihaknya menyediakan anggaran sebesar Rp50 miliar. Nantinya, infrastrukturair bersih dan sanitasi akan dibangun di 10 kabupaten prioritas penanganan stunting, yakni Rokan Hulu, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang, Brebes, Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya.
“Rinciannya Rp30 miliar untuk program penanganan air limbah pedesaan, dan Rp20 miliar untuk Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas),” jelasnya.
Sri menyatakan, untuk pembangunan sanitasi pihaknya akan membangun tangki septik individual dan tangki septik komunal. Pembangunan keduanya, dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat di pedalaman untuk buang air besar agar tidak lagi dilakukan secara sembarangan.
Sementara untuk program Pamsimas (penyediaan air minum), pihaknya akan melakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan perluasan SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah, dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah.
“Untuk program air limbah perdesaan, alokasi kegiatan per desa sekitar Rp300 juta. Sedang alokasi kegiatan Pamsimas per desa sekitar Rp250 juta,” jelas dia.
Berdasarkan data, pada tahun 2016 saja ada sekitar 21,7% yang masuk dalam kategori pendek. Adapun daerah atau provinsi yang termasuk dalam kategori stunting tertinggi adalah Provinsi Kalimantan barat dengan prevalensi pendek sebesar 32,6% yang terdiri dari 12,5% sangat pendek dan 20,1% pendek.
Menurutnya, setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan tingginya angka gangguan pertumbuhan balita di Indonesia tinggi. Salah satunya adalah kurangnya pasokan gizi kepada balita dari mulai dikandungan hingga 1.000 hari pertama.
