Gaji PNS Dipotong 2,5% untuk Zakat, DPR Minta Dilibatkan

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2018 10:08 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 07 320 1855888 gaji-pns-dipotong-2-5-untuk-zakat-dpr-minta-dilibatkan-PbU2C40WrI.jpg (Foto: Setkab)

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melibatkan komisi terkait di DPR tentang rencana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari gaji aparatur sipil negara (ASN) muslim.

Pimpinan DPR pun akan meminta Komisi VIII DPR memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Ini berkaitan dengan ASN muslim yang jumlahnya banyak. Makanya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal strategis seperti itu tanpa melibatkan DPR,” kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta.

 Baca juga: Gaji PNS Akan Dipotong untuk Zakat

Pimpinan DPR juga akan meminta Komisi XI DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani guna diminta penjelasan seputar pajak yang juga sudah dikenakan bagi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS).

“Pemanggilan Menteri Agama penting untuk menjelaskan lebih rinci wacana pemotongan zakat penghasilan tersebut, mengingat zakat yang dipotong berasal dari ASN muslim. Kemudian Menteri Keuangan harus menjelaskan soal yang selama ini sudah diterapkan, yaitu pajak penghasilan terhadap ASN sebesar 10%. Baznas harus dimintai penjelasan soal pengelolaan dan penyaluran dana zakat nasional yang dimaksud,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memotong otomatis gaji para PNS muslim untuk pembayaran zakat. Lewat cara ini, uang zakat yang terkumpul nanti diharapkan akan semakin besar dan pemanfaatannya bisa lebih mak simal.

Aturan sebagai dasar untuk pemotongan sedang disiapkan oleh pemerintah antara lain dengan membuat peraturan presiden (perpres). Pada 2017, dana penghimpunan dari zakat mencapai Rp7 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya Rp5,12 triliun.

 Baca juga: Menpan RB: CPNS Harus Jadi ASN Zaman Now

Meski demikian, jumlah itu tergolong kecil karena potensi zakat Indonesia per tahunnya mencapai sekitar Rp200 triliun. Jumlah PNS di Indonesia seluruhnya saat ini mencapai 4,4 juta orang. Besaran zakat profesi adalah 2,5% dari gaji.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap dalam perpres tersebut tidak hanya gaji pokok yang akan dikenakan zakat, melainkan juga tunjangan-tunjangan para PNS atau ASN.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, pihaknya tentu akan memanggil Menteri Agama guna menjelaskan rencana tersebut karena sampai saat ini belum pernah sekalipun pemerintah menyinggung masalah tersebut saat rapat dengan DPR. Salah satu yang akan ditanyakan tentu soal alokasi 2,5% bagian dari 10% yang selama ini dikenakan pajak atau terpisah.

“Perlu dijelaskan ini zakat saja atau dengan pajak itu? Kita minta jangan sampai double itu. Kalau itu yang terjadi, itu sama saja satu objek tapi dua kali dipotong,” katanya.

Ali Taher mengungkapkan, pada dasarnya DPR siap berdiskusi dengan pemerintah untuk mengetahui alasan dasar dari rencana kebijakan itu. (Rahmat Sahid)

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini