nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aher Curhat Sulitnya Terbitkan Obligasi Daerah di Masa Lalu

Ulfa Arieza, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2018 12:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 27 278 1865325 aher-curhat-sulitnya-terbitkan-obligasi-daerah-di-masa-lalu-x1y7FCksZH.jpg Bursa Efek Indonesia (BEI). (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menceritakan sulitnya proses penerbitan surat utang atau obligasi daerah, sebelum akhirnya direlaksasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Alternatif pendanaan obligasi daerah tersebut dipilih untuk akselerasi pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Jawa Barat seperti Bandar Udara Internasional Kertajati. Aher, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa proses administrasi penerbitan obligasi daerah terlalu rumit. Sebab, tiap daerah harus memeriksakan aset daerahnya oleh pihak ketiga.

Di samping itu, tiap daerah harus mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak berhenti di situ, setiap daerah harus diperiksa oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemeriksaan berlanjut di tataran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian berakhir dengan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dengan tahapan yang panjang seperti itu agak sulit bagi daerah untuk menerbitkan obligasi. Padahal itu adalah terobsan untuk menambah biaya pembangunan dan mempercepat biaya pembangunn di daerah masing-masing," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (27/2/2018).

Baca Juga: Buka Perdagangan, Aher Pamerkan Modal Bandara Kertajati dari Pasar Saham

Aher menyebut, instrumen obligasi sangat membantu pasalnya dapat memberikan dana segar untuk proyek infrastruktur ketika dana pemerintah daerah tidak cukup untuk mendanai seluruh proyek di awal. Sebab, apabila hanya mengandalkan dana yang dimiliki oleh pemerintah, selain pembangunan yang lambat, proyek infrastruktur pada tahun berikutnya membutuhkan biaya perawatan apabila tidak langsung diselesaikan.

"Misalnya Jabar membutuhkan biaya infrastruktur sebesar untuk lima tahun Rp10 triliun tetapi pemerintah hanya punya Rp2 triliun tiap tahunnya untuk biaya infrastruktur," kata dia.

"Pada tahun kedua tahun pertama sudah mulai rusak pada tahun kelima tahun pertama sudah perlu lagi perbaikan total," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia sangat mendukung kebijakan baru yang menyederhanakan aturan penerbitan obligasi daerah. Hal tersebut, diakui Aher dapat meningkatkan minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah.

Dia juga mengusulkan agar OJK mempertimbangkan beberapa prestasi daerah sebagai persyaratan yang mencukupi, misalnya raihan opini WTP dari BPK secara berturut turut maupun pengakuan efektfitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

"Umpamanya dengan penilaian tiga itu saja sudah mencukupi kemudian tinggal diproses administrasi lebih lanjut, maka perysaratan tadi sudah mencukupi sehingga obligasi sudah diselesaikan dengan mudah," tukas dia.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini