Share

Bayar Utang ke Pertamina, Pemerintah Tidak Perlu Tunggu Audit BPK

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 15 Maret 2018 14:12 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 15 320 1873156 bayar-utang-ke-pertamina-pemerintah-tidak-perlu-tunggu-audit-bpk-wvuc1BTawx.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pengawas Keuangan (BPK) menilai pemerintah tidak perlu untuk menunggu hasil audit dari pihak mereka untuk membayar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dirinya masih menunggu audit BPK untuk membayarkan utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero)

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan pemerintah bisa membayarkan utangnya terlebih dahulu ke Pertamina sambil menunggu hasil audit dari pihaknya. Pasalnya, jika menunggu hasil audit dari BPK, utang pemerintah akan terus menumpuk karena subsidi BBM terus berjalan setiap tahunya.

Dirinya mengakui, pada era sebelumnya pemerintah harus menunggu BPK sebelum membayarkan utangnya kepada Pertamina. Namun untuk saat ini, peraturan dan mekanisme tersebut sudah berubah.

"Iya sekarang kita ada hitung-hitungannya. Jadi jalan saja dulu, nanti hasilnya audit kita keluar. Enggak usah seperti dulu, kalau dulu nunggu kita jadi enggak dibayar-bayar subsidinya. Subsidi jalan terus tiap tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Moemar mengaku untuk melakukan audit utang pemerintah terhadap subsidi BBM kepada pemerintah membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat ini proses audit masih terus dilakukan oleh pihaknya.

"Waduh saya enggak tahu kalau itu, tanya sama yang memeriksanya. Ada tahapannya memang. Tapi kan kalau sekarang enggak perlu nunggu kita kok. Kalau bayar-bayar subsidi, bayar aja," jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perluasan utang kepada Pertamina masih menunggu audit. Saat ini pihak BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan masih terus melakukan audit terhadap utang pemerintah kepada pemerintah.

Ani melanjutkan, pembayaran utang ke Pertamina juga akan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, juga perlu melihat biaya yang ditanggung oleh Pertamina, pasalnya ,urusan utang Pertamina sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2018.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga menyatakan, pada tahun 2016, audit BPK menyebutkan jika pemerintah memiliki utang sekitar Rp20 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Sementara utama ke PT PLN (Persero) sekitar Rp12 triliun dan subsidi pupuk Rp10 triliun.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini