Inflasi Maret 2018 hingga Kegagalan Target Ditjen Pajak
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Maret 2018 sebesar 0,20% (mtm). Angka ini naik dibandingkan tingkat inflasi Februari 2017 sebesar 0,17%.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan duduk bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk bahas skema pembiayaan blended finance.
Lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan gagal mencapai target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPh) 2017 sebanyak 14 juta wajib pajak (WP).
Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.
BPS: Inflasi Maret 2018 Sebesar 0,20%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Maret 2018 sebesar 0,20% (mtm). Angka ini naik dibandingkan tingkat inflasi Februari 2017 sebesar 0,17%.
Adapun inflasi tahun kalender Maret adalah 0,99%. Sementara, inflasi tahunan Februari 2018 sebesar 3,4% year on year (yoy).
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, inflasi Maret 2018 lebih tinggi dari Maret 2017 yang mengalami deflasi sebesar 0,02%, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2016 yang mengalami inflasi 0,19%.
"Kalau kita lihat perkembangan harga komoditas Maret menunjukan kenaikan. Hasil pemantauan BPS di 82 menunjukkan terjadi inflasi 0,20%. Terkendali," ujar Kecuk di kantor BPS, Senin (2/4/2018).
Kecuk mengatakan dengan memperhatikan target inflasi yang dipasang di APBN sebesar 3,5% maka angka 3,4% terbilang terkendali.
Dari 82 kota tersebut, sebanyak 57 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura mencapai 2,10 % dan inflasi terendah ada di Kota Sumenep sebesar 0,01% "
Sementara sisanya sebanyak 25 kota mengalami deflasi.
Pantauan BPS menyebut, deflasi tertinggi ada di Kota Taul sebesar 2,3 % dan deflasi terendah di Kota Bulukumba sebesar 0,01 %.
Kecuk menjelaskan, yang berpengaruh besar terhadap inflasi adalah dari bahan makanan, transportasi, dan sandang.
Khusus untuk bahan makanan memberikan andil sebesar 0,05%, terutama pada harga bumbu-bumbuan.
"Cabai merah mengalami kenaikan harga sehingga menyumbang paling besar sebesar 0,07% lalu bawang merah dan bawang putih masing-masing 0,04%," kata dia.
Kecuk menjelaskan, kenaikan harga komoditas terutama pada bumbu - bumbuan karena faktor cuaca sehingga bumbu-bumbuan mengalami kenaikan harga.
Dia berharap menjelang puasa ini harga komoditas stabil sehingga inflasi pun bisa terkendali.
Sebelumnya, Ekonom Institute for De¬velopment of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memperkirakan terjadi inflasi pada Maret 2018 pada kisaran 0,15%-0,2% (mtm) atau 3,4% (yoy). Inflasi umum cenderung lebih tinggi dibanding Maret 2017 lalu yang tercatat deflasi sebesar 0,02%.
Komponen inflasi dari harga yang diatur pemerintah atau administered price disumbang kenaikan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.
Sementara dari inflasi volatile food karena ada pergeseran panen jadi penurunan harga beras dipasar belum optimal.
"Impor beras juga baru dilakukan Bulog 50% dari komitmen 500 ribu ton beras," ujarnya.
Menko Luhut: Indonesia Negara Besar, Masak Tidak Ada Alternatif Pendanaan Proyek
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan duduk bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk bahas skema pembiayaan blended finance.
Skema ini melibatkan pihak swasta dalam berinvestasi di Indonesia, terkhususnya dalam proyek infrastruktur, hal ini bertujuan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
Setidaknya, blended finance dibahas selama 2 jam dalam focus group discussion yang berlangsung di Gedung OJK Bank Indonesia (BI). Luhut menjelaskan, skema ini telah dibahas selama 7 bulan-8 bulan, baik dengan OJK juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sehingga progresnya semakin maju.
"Indonesia sebagai negara besar masa enggak ada alternatifnya pendanaan, coba yang lain, apalagi kita sudah investment grade, jadi orang percaya, orang banyak yang pengen investasi ke sini. Kita tinggal kasih proyeknya yang mana," ujar Luhut usai mengukut FGD blended finance di Gedung OJK BI, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Dia mengatakan, investasi menjadi bagian penting dalam kementeriannya, sebab membawahi berbagai proyek infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar. Adapun dana yang datang di luar APBN ini, dikatakannya, berasal dari swasta maupun asing, juga dari filantropi.
"18 April ini akan ke Washington untuk mempasarkan proyek-proyek apa saja yang sudah visible. Ada 10 proyek yang sudah siap, kita bicara konret, besarnya berapa miliar dolar," jelasnya.
Luhut sendiri tak menyebutkan secara detail ke-10 proyek tersebut, namun proyek itu berkaitan dengan sektor energi, transportasi umum, juga sektor pembangkit listrik energi panas bumi (geothermal).
Sementara itu, Ketua Komisioner OJK mejelaskan, pembahasan skema blended finance bukan hanya soal investasi swasta ataupun asing, tetapi juga diatur investasi harus ramah lingkungan dan mengurangi social cost di masa mendatang.
Wimboh menyatakan, ini merupakan kelanjutan dari Indonesia yang telah mengikatkan diri dalam Paris Agreement di 2015 lalu yang membahas reduksi emisi karbon dioksida.
"Jadi ini untuk optimalkan pembiayaan juga kepada kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga nanti generasi kita berikutnya tidak menanggung beban untuk betulin lingkungan dan social cost," jelasnya.
Dia pun meyakini, pembiayaan yang juga dari internasional ini takkan berdampak buruk pada utang luar negeri Indonesia.
"Utang Indonesia masih terukur dibandingkan dengan negara-negara lain, jangan khawatir karena kita negara besar, jangan itung nominalnya, tapi dalam konteks berapa pembangunan yang dilakukan, berapa penduduk, berapa GDP kita, dalam ukuran-ukuran itu," paparnya.
Kendati demikian, Wimboh enggan menyebutkan besaran dana internasional yang akan tertanam di Indonesia. Dia hanya menyakinkan, dananya cukup besar. "Dana global cukup besar, investment fund mengalokasikan porsinya sebagian untuk eviromment friendly (ramah lingkungan) dan kurangi social cost masa depan. Sudah ada," tambahnya.
Terkait kebutuhan Peraturan OJK untuk jadi payung hukum skema ini, menurut Wimboh, hingga saat ini tidak diperlukan sebab tak ditemui adanya kendala.
"Belum sampai POJK. Akan kita lihat satu demi satu, apa kendalanya, kalau gada kendala, yah enggak perlu POJK khusus untuk ini, tinggal jalan aja. Proyek-proyek ini sebagian sudah jalan juga," jelasnya.
Ditjen Pajak Gagal Capai Target 14 Juta Orang Lapor SPT
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan gagal mencapai target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPh) 2017 sebanyak 14 juta wajib pajak (WP).
Tercatat, hingga Sabtu 31 Maret 2018, pukul 24.00 WIB. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan SPT mencapai 10.589.648 SPT.
Kendati demikian, total penerimaan SPT 2017 meningkat 14% dibandingkan dengan tahun lalu pada periode sebanyak 9.288.394 SPT.
Dari 10.589.648 SPT yang sudah masuk, 1.916.229 di antaranya diterima manual. Sementara sisanya melalui elektronik.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan sangat yakin akan tercapai 14 juta WP yang melapor SPT hingga akhir periode pelaporan.
"Kami pantau terus nanti jatuh temponya adalah 31 Maret 2018. Mudah-mudahan bisa mengejar target tersebut," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.
Dia juga menyebut, di akhir periode pelaporan akan banyak WP yang menyampaikan kewajiban perpajakannya karena di awal-awal bulan biasanya melengkapi data terlebih dahulu.
"Memang biasanya sebagian besar masyarakat biasanya menunda, menunggu-nunggu sampai akhir periode di tanggal 30-31, mungkin masih mencari data, mengumpulkan data, menunggu bukti potong dan sebagainya," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan tidak akan memperpanjang masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang pribadi. Artinya, batas akhir waktu pelaporan SPT untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi akan tetap berakhir hari ini.
Menurut Sri Mulyani, masyarakat bisa melaporkan langsung secara online hingga pukul 24.00 WIB. Sementara bagi WP yang ingin melaporkan langsung secara manual dengan datang langsung ke kantor pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di setiap wilayah akan melayani hingga pukul 17.00 WIB.
"Enggaklah (enggak diperpanjang). Kita akan tetap sampai tanggal 31 Maret 2018 (hari ini). Dan hari ini pun kalau Anda lihat juga teman-teman pajak tidak ada satu pun yang libur. Jadi setiap kali setiap saat kalau ada tugas SPT ini juga dilakukan," ujarnya saat ditemui di KPP Madya Utama dan Menteng Dua, Jakarta.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
