Share

Ojek di Jakarta Akan Disamakan dengan Andong di Yogyakarta

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 03 April 2018 20:09 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 03 320 1881694 ojek-di-jakarta-akan-disamakan-dengan-andong-di-yogyakarta-uEonnIvQob.jpg Kantor Grab. (Foto: Business Insider)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut, pemerintah tidak bisa mengatur ojek online ataupun ojek konvensional sebagaimana angkutan umum lainnya. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ojek tidak termasuk moda transportasi angkutan umum.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, ojek online untuk sementara waktu bisa diatur lewat pemerintah daerah. Menurutnya, ojek bisa dijadikan sebagai lokal konten (local wisdom) layaknya andong di Yogyakarta ataupun delman.

"Kalau mau diatur lokal wisdom seperti saya analogikan andong, dokar di Malioboro kan bukan angkutan umum. Tapi, bisa diatur dengan baik oleh pemerintah daerah," ujarnya saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Baca Juga: Grab dan Go-Jek Akan Jadi Perusahaan Transportasi, Ini Fakta Menariknya

Menurut Sugihardjo, dalam menerapkan aturan pemerintah daerah harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari kepolisian hingga dinas perhubungan. Sehingga diharapkan, dengan diaturnya ojek oleh pemerintah daerah, maka ojek online bisa beroperasi secara normal dan tenang.

"Jadi bisa kita lakukan dengan lokal wisdom, dilakukan dengan Muspida. Jadi ada unsur kepolisian ada unsur pemerintah daerah. Kerjasama mengatur bagaimana caranya, dan diajak persuasif," ucapnya.

Saat ini, lanjut Sugihardjo, pemerintah hanya bisa memfasilitasi apa yang menjadi usulan dari para driver ojek online kepada pihak perusahaan. Di samping itu, Kementerian Perhubungan juga akan mendorong perusahaan untuk mengutamakan keselamatan driver fan pelanggan.

"Karena kita enggak ada payungnya untuk itu. Karena kita bernegara, berpemerintahan itu harus ada landasannya. Boleh aja ada niat baik, kalau tidak ada landasan hukumnya bisa jadi salah," ucapnya.

Sebagai informasi, tidak diaturnya ojek online juga membuat pemerintah tidak bisa melakukan intervensi kepada kenaikan tarif. Oleh karenanya, pihaknya menyerahkan persoalan tarif kepada perusahaan aplikasi transportasi dengan pihak driver ojek online.

"Jadi kita berikan kesempatan antara pengemudi ojek tersebut dengan perusaahan. Saya sepakat, bahwa yang kita utamakan adalah bagaimana para ojek itu mendapat jumlah tarif yang memadai. Dan itu pun pemerintah tidak akan masuk dalam perundingan," tukas dia.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini