Hary Tanoe Dorong Regulasi Belanja Online, Pengamat: Setuju!
JAKARTA - Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Saiful Bakhri menilai, usulan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di twitternya @Hary_Tanoe terkait perlunya regulasi mengatur pajak belanja online memang sangat diperlukan. Mengingat saat ini bisnis belanja online telah menggerus UMKM dan aturan baru mendesak diberlakukan.
"Saya setuju dengan status pak HT, itu benar karena memang regulasi belanja online harus ada," kata Saiful saat dikonfirmasi, Selasa (4/10/2018).
Baca Juga: Usulan Hary Tanoe Soal Pajak Online Asing Penting agar Padat karya Tetap Eksis
Menurut Saiful tersebut statement Hary Tanoe cerminan dengan melihat kondisi perekonomian bangsa yang terjadi saat ini dan memang seharusnya di era yang serba digital usaha padat karya harus dilindungi agar tidak tergerus bisnis online. Terlebih, pada saat ini Indonesia sedang mencapai titik untuk menciptakan pemerataan bagi sektor e-commerce dan konvensional.
Meski demikian, dirinya menilai perlu tahapan-tahapan yang jelas ketika membuat regulasi belanja online agar menciptakan kebijakan yang efektif dalam menarik pajak. Penerapannya pun perlu dibedakan dalam kebijakan di dalamnya.
Baca Juga: Usulan Hary Tanoe Soal Tarif Pajak Belanja Online Asing Meningkatkan Persaingan Sehat
"Karena belanja online lebih mengarah ke individu, sedangkan UMKM langsung face to face. Dengan transaksi yang berbeda maka regulasi pajak belanja online (produk aturan) harus diperhatikan," ungkap Saiful.
Bisnis online, menurut Syaiful memang sudah seharusnya dibuatkan regulasi karena semakin menjamur dan pendapatan bisnis online melebihi usaha konvensional seperti UMKM.
Baca Juga: Hary Tanoe: Atur Tarif Pajak Belanja Online Asing
Sebab itu, regulasi bisnis online ketika diproduk pemerintah harus sesuai dengan porsi masing-masing di mana perlu ditekankan mana saja barang yang dijual pelaku bisnis online sehingga tidak bersaing dengan produk yang dijual pelaku UMKM.
"Jangan semua diambil, bila perlu bisnis online membantu UMKM dengan menjual barang-barang produksi UMKM," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan regulasi belanja online diperlukan untuk melindungi usaha padat karya.
