Pemkot Depok Kaji Penerapan Jalan Berbayar di Margonda
Menurut dia, diperlukan alternatif untuk mengatasi kemacetan, misalnya dengan program Weekend Trust. “Ini yang akan kami sampaikan juga saat pembahasan bersama terkait ERP di Bandung pada Kamis (12/4/2018) besok,” katanya.
Weekend Trust merupakan kebijakan yang akan membatasi kendaraan yang melintas di Jalan Margonda Raya pada hari libur dengan membedakan pelat nomor ganjil-genap. “Jadi, kami mengintervensi kendaraan pada hari libur, karena hari itu bisa dikatakan sangat crowded,” katanya.
Salah seorang warga, Rubi, 27, mengaku menolak secara tegas kebijakan jalan berbayar yang akan diterapkan di ruas Jalan Margonda Raya. “Saya enggak setuju, setiap hari saya lewat Jalan Margonda. Kalau lewat saja nanti bayar, saya harus lewat mana yang tidak bayar,” keluhnya.
Pria yang bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta ini menilai jalan raya merupakan fasilitas umum dan merupakan hak warga untuk melintasi secara nyaman. Kebijakan jalan berbayar sangat meresahkan dan memberatkan warga Depok. “Semoga pemerintah mendengar keluhan kami sebagai warga kalau kebijakan ERP sangat membebani pengendara,” ucapnya.
Baca Juga : BPS Catat Pengguna Moda Transportasi Turun, Pertanda Apa?
Pakar Manajemen Inovasi Universitas Indonesia (UI) Ali Berawi mengatakan, tujuan penerapan ERP adalah mengendalikan arus kendaraan sehingga mengurangi kemacetan dengan sistem pembayaran saat melintas. Besaran tarif yang digunakan itu akan menentukan kesanggupan masyarakat untuk membayar atas penggunaan akses jalan. “Sehingga harus dipikirkan sangat matang jika mau diterapkan di Margonda,” katanya.
