Pemkot Depok Kaji Penerapan Jalan Berbayar di Margonda
DEPOK – Pemerintah Kota Depok sedang mengkaji penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di sepanjang Jalan Margonda Raya. Pemberlakuan ERP dinilai mampu mengatasi kemacetan.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, wacana itu masih dalam kajian mendalam antara Pemerinta Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok. “Itu kan masih dalam kajian, belum ada sesuatu hal yang bisa diimplementasikan,” katanya.
Kebijakan itu baru akan dibahas bersama Dinas Perhubungan Kota Depok pekan ini. “Dishub Depok akan ke Bandung untuk berkoordinasi, apakah efektif, efisien, apakah memang baik, itu masih dalam kajian,” katanya.
Menurut dia, jika kebijakan tersebut dibuat demi kemaslahatan bersama maka pihaknya akan menyetujui kebijakan tersebut. “Apa pun hasilnya nanti dari pusat akan kita verifikasi turun ke lapangan mungkin nanti akan uji coba dan sebagainya,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, rencana itu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara yang ingin menuju Jakarta dari arah Timur dan Barat Depok.
Baca Juga : Taiwan Tawarkan Transportasi Pintar ke Indonesia
Dadang melihat, di Jalan Margonda banyak akses keluar masuk yang biasa digunakan warga. Hal ini bisa menghambat pengawasan kebijakan tersebut nantinya. “Di Jalan Margonda itu banyak jalan-jalan kecil yang menjadi akses warga, sehingga pengaturannya itu sangat sulit jika diterapkan ERP,” katanya.
Sebelum wacana ini di terapkan, kata dia, diperlukan kajian yang matang dengan berbagai pihak. Mulai Dinas Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok, hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Jalan Margonda ini kan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak,” tukasnya.
Pihaknya belum tahu apakah ERP akan maksimal jika diberlakukan di Jalan Margonda atau tidak. Wacana itu dikeluarkan Pemprov Jawa Barat dengan maksud mengurai kemacetan.
“Saya belum bisa katakan itu (mumpuni), karena masih dalam kajian teknis, tapi menurut pengamatan kita dengan banyaknya jalan-jalan kecil yang menuju permukiman warga ini akan sulit dikendalikan,” akunya.
