Paksa Semua Pihak Terapkan Perizinan Online, Presiden: Jangan Bilang Belum Siap
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau Online Single Submission bisa segera diterapkan baik di tingkat kementerian, provinsi, kabupaten, maupun kota.
Menurut Presiden, tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap, karena nanti lewat Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa diterapkan tanpa ada yang bilang, “Saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap.”
“Saya tidak menunggu kesiapan, sistemnya jadi, kita paksa untuk mengikuti online single submission ini,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Baca Juga: Presiden Jokowi: Investasi Ribet dengan Izin, Enggak Musim
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 April 2018.
Untuk itu, Presiden meminta Satuan Tugas (Satgas) mengawal jalannya perizinan ini, dari awal sampai akhir, sehingga semuanya bisa bekerja dengan efektif, tanpa sumbatan-sumbatan, tanpa ada yang mengganggu di tengah jalan, sehingga betul-betul ini adalah sebuah reformasi dalam rangka iklim kemudahan berusaha.
Reformasi Perizinan
Sebelumnya dalam awal pengantarnya, Presiden Jokowi menekankan, bahwa penerapan online single submission ini adalah sebuah reformasi, sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat sampai ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan.
“Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,” kata Presiden seraya mengingatkan, karena ini reformasi berbasis teknologi digital, maka sistemnya harus betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya.
Baca Juga: Lihat Perizinan Daerah, Presiden Jokowi Berencana Sidak
Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada faktor SDM (Sumber Daya Manusia), yang di situ ada kultur.
Oleh karena itu, Presiden meminta reformasi ini menyangkut kapasitas SDM agar lebih tanggap dan lebih responsif.
Sementara terkait dengan kultur birokrasi, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya masing-masing.
