Mendag Wajibkan Pasar Tradisional Jual Beras Medium Harga HET
JAKARTA - Kementerian Perdagangan memastikan seluruh stok bahan pokok selama masa Ramadan dan lebaran Idul Fitri 2018 aman terkendali. Dengan stok yang aman maka dirinya juga memastikan tidak akan ada kenaikan harga pada bahan-bahan pokok selama masa puasa dan lebaran Idul Fitri 2018.
Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita mengatakan, optimisme tersebut seiring upaya-upaya yang dilakukan oleh pihaknya. Bahkan lanjut Enggar seluruh pejabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan turun langsung meninjau lapangan untuk memastikan agar seluruh bahan pokok dijual dengan harga HET.
"Saya dari Surabaya, dan seluruh eselon 1 kita turun dalam rakor dengan Dinas Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk memastikan seluruh pasar tradisional wajib menjual khususnya beras medium dengan harga HET," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).
Baca Juga: Mendag Pastikan Harga Beras Stabil hingga Ramadan
Bahkan lanjut Enggar, dirinya juga telah meminta kepada Dinas Perdagangan yang ada di daerah selalu mengontrol harga bahan pokok di pasaran secara berkala. Sehingga diharapkan tidak ada lonjakan harga yang secara signifikan kepada harga bahan pokok.
Untuk stok juga, dirinya bahkan meminta Dinas di daerah setempat untuk mengecek lumbung-lumbung atau gudang padu yang ada di daerah. Tujuannya agar tidak ada penimbunan-penimbunan beras yang bisa mempengaruhi harga.
"Kita minta ke Dinas untuk menjual dan wajib menjual dengan harga HET. Kita tidak sekedar memaksa Bulog siap, untuk memasok untuk itu, kalau mereka tidak mau dan mereka dapat keuntungan, mereka akan kita periksa dan termasuk dinas," jelasnya.
Sebagai contohnya lanjut Enggar, untung daging kerbau beku impor dirinya mematok agar dijual dengan harga Rp80 ribu per kilogramnya. Untuk masalah kualitas, dirinya meminta agar daging kerbau beka harus setara dengan paha depan sapi.
"Daging kerbau beku dan wajib seluruh importir wajib memasukinya kualitas setara paha depan dan dijual dengan harga minimum Rp80 ribu," jelasnya.
Jika tidak dijalankan, maka pemerintah akan menindak tegas perilaku importir tersebut. Tak tanggung-tanggung importir tersebut akan dicoret oleh pemerintah dan tidak diizinkan untuk melakukan impor lagi ke Indonesia. "Kalau ada importir yang tidak mau kita akan coret izin impotirrnya yang boleh hanya importir yang mau, jangan mau enak - enak aja," ucapnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
