3 Jurus Menko Darmin agar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6%
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan untuk memberikan kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia maka perlu meningkatkan perekonomian nasional hingga di atas 6%.
Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia yang berada di kisaran 5% sudah sangat baik dan positif di antara negara-negara di sekitarnya. Namun, untuk mengejar ketertinggalan atau setara dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand maka harus tumbuh di atas 6%.
Baca Juga: Gubernur BI Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% di Kuartal I-2018
Darmin menyebutkan, setelah sebelumnya terus berorientasi dengan peningkatan ekspor dan pembangunan infrastruktur maka kali ini pemerintah akan lebih fokus pada hal lainnya. Karena ekspor saja tidak bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi atau di kisaran 6%.
Untuk itu maka pemerintah akan mulai fokus pada sektor investasi, insentif bagi investor dan pelaku usaha serta pendidikan atau vokasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) RI agar mampu bersaing dengan negara lainnya.
"Yang sedang disiapkan pemerintah ada tiga untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Tiga hal, memperbaiki perizinan, memberi insentif dan memberikan pendidikan vokasi," ungkapnya di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
"Pertama kita perlu mengundang investor lebih banyak karena kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk investasi. Bagaimana caranya? Kita harus memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga: Ekonomi 5,5% Tak Mampu Kurangi Kemiskinan Tanpa Manufaktur
Menurutnya, untuk menghadapi persoalan aturan yang terlalu banyak maka pemerintah mempermudah dengan membuat paket kebijakan. Di mana yang diatur tidak hanya mempermudah atau mengatur investasi-investasi yang sifatnya administratif karena itu tidak akan berpengaruh banyak ke operasional.
"Berangkat dari situasi itu kita ingin membuat suatu perubahan besar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Jangan bayangkan hanya pengusaha besar namun juga pengusaha kecil. Itu namanya single submission," jelasnya.
Kemudian, fokus kedua pemerintah memberikan kemudahan dalam bentuk insentif yang ditujukan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di RI.
"Kita satukan dia dalam single submission sehingga ketika dia aplikasi, dia tahu dia dapat insentif atau tidak, tax holiday atau tidak. Semuanya akan jelas di PTSP. Kalau dia UMKM larinya PPh finalnya 1%, kalau omzetnya sampai Rp4,8 miliar ke depannya itu akan menjadi 0,5%," kata dia.
Fokus ketiga yakni, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan SDM yang baik di berbagai bidang. Bahkan untuk ini pemerintah berencana mengganti dana yang digunakan suatu lembaga yang memberikan pelatihan vokasi hingga 150%.
"Yang dilakukan pemerintah adalah jika dia membantu melakukan pendidikan vokasi untuk orang banyak, kita akan ganti dana yang dia gunakan bahkan lebih banyak. Kita belum putuskan mau ganti 100% atau 150%," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
