May Day, Menaker Ungkap Tantangan dan Langkah Pemerintah Tingkatkan Kualitas Buruh

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 01 Mei 2018 20:00 WIB
https: img.okezone.com content 2018 05 01 320 1893373 may-day-menaker-ungkap-tantangan-dan-langkah-pemerintah-tingkatkan-kualitas-buruh-Qf5MPG9Hgd.jpeg Demo buruh di May Day. Foto: Okezone

JAKARTA - Menyambut hari buruh atau yang biasa disebut May Day, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut ada beberapa tantangan pada angkatan kerja Indonesia yang harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah adanya miss match alias ketidakcocokan yang terjadi antara kebutuhan dan juga kualitas tenaga kerja Indonesia.

Tak tanggung - tanggung ada sekitar 2,8 juta setiap tahunnya yang mengalami ketidak cocokan antara pasar dan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut tentunya harus segara ditindaklanjuti agar tidak menganggu keberlangsungan ekonomi negara.

"Kita ini punya problem angkatan kerja kita yang sekitar 2,8 juta per tahun itu yang mengalami miss match jadi tidak nyambung dengan kebutuhan pasar kerja dan juga under quality karena berbagai faktor," ujarnya saat ditemui dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional di GOR Soemantri, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Baca Juga: Rayakan Hari Buruh, Menaker dan Moeldoko Ajak Pekerja Indonesia Bergoyang Maumere

Menurut Hanif, salah satu faktor yang membuat adanya ketidakcocokan adalah karena faktor pendidikan. Keterbatasan pendidikan tentunya akan menganggu karir dari pekerja itu sendiri dalam dunia kerja.

Aksi Damai Ribuan Buruh Peringati May Day 2018

Hanif menyebut, 60% dari 128 angkatan kerja Indonesia hanya lulusan SD dan SMP. Sehingga mayoritas dari angkatan kerja Indonesia kesulitan memiliki karir di masa mendatang.

"Di kelompok lain mereka punya pekerja miskin yang mereka ini tidak punya karir. Karena keterbatasan pendidikan yang rata-rata SD, SMP itu sekitar 60% dari 128 juta angkatan kerja jadi mayoritas kan kalo masuk industri padat karya kan mereka enggak punya karir," jelasnya.

Selain itu lanjut Hanif, masalah perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja Indonesia di hari buruh internasional ini. Karena perkembangan teknologi digital memungkinkan tenaga kerja Indonesia untuk tergerus.

"Kemudian terkait tantangan digitalisasi yang mungkin melahirkan sejumlah PHK," jelasnya.

Langkah Pemerintah Menghadapi Tantangan Miss Match di Pasar Kerja

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, perlu serta peran pemerintah untuk bisa mensejahterakan kelompok pekerja yang kesulitan dalam karirnya karena keterbatasan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill.

Dengan meningkatnya skill, maka pekerja tersebut akan lebih sejahtera. Bagaiman tidak, para pekerja tersebut akan memiliki karir yang jelas, dan tentunya upahnya pun akan terus naik seiring naiknya jabatan di pekerjaannya.

Intip Aksi Buruh di Indonesia dalam Memperingati May Day 2018

"Kelemahan anak anak ini tentu kesulitan masuk ke pasar kerja oleh karenanya mereka harus dibantu untuk mendapatkan skill. Nah yang enggak punya karir ini kita kasih kesempatan untuk mendapatkan pelatihan untuk up skilling. Misalnya meningkatkan skillnya sehinngaa jabatannya meningkat upahnya meningkat dan kesejahteraannha meningkat," jelas Hanif Dhakiri.

Untuk memghadapi tantangan digitalisasi, Hanif menyebut pemerintah juga akan menyiapkan pendidikan re-skilling kepada para pekerja. Sehingga diharapkan para pekerja yang ternama PHK karena adanya digitalisasi bisa beralih profesi.

"Pemerintah juga agar mereka mereka terancam PHK bisa mendapatkan re-skilling untuk alih profesi. Maka kemudian ada dua kebijakan pemerintah yang disiapkan satu penguatan kualitas dan mutu melalui pendidikan vokasi," jelasnya.

Baca Juga: Terima Buruh di Istana, Menaker: Selamat Hari Buruh Internasional

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pendanaan pendanaan sosial bagi pekerja yang terkena PHK akibat digitalisasi. Akan tetapi, untuk skemanya masih di diskusikan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

"Sekarang masih kita rumuskan dengan kementerian keuangan nanti konsep dan desainnya seperti apa apakah menggunakan sosial insurance sebagaimana berlaku di negara negara Eropa atau kita mengembangkan konsep tersendiri saya kira itu masih diperlukan kajian," jelasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga meminta kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk berbagai ilmu kepada tenaga kerja Indonesia khususnya yang berada di bidang teknologi. Sehingga diharapkan, skill dari pekerja Indonesia bisa meningkat dimasa mendatang.

"Saya kira alih teknologinya menjadi penting. Kalau kita liat perkembangan di dunia perbankan kita misalnya, dulu banyak talent talent terbaik kita itu jebolan Citibank. Kemudian talent talent terbaik kita di bidang IT artinya interaksi dengan pekerja pekerja dari luar juga akan meningkatkan kualitas," jelasnya.

May Day 2018 Berlangsung Aman dan Kondusif

Para buruh yang berasal dari berbagi serikat pekerja dan asosiasi menggelar aksi di kawasan Istana Merdeka dan Monas, Jakarta. Aksi tersebut dalam rangka merayakan hari buruh internasional atau May Day yang jatuh pada hari ini sekaligus menyuarakan aspirasi untuk kesejahteraan mereka.

Menteri Hanif mengaku bersyukur karena aksi yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tetap berlangsung kondusif. Dirinya berharap dengan kondusifnya aksi perayaan hari buruh, bisa dijadikan prestasi dan contoh agar bisa lebih baik lagi di masa mendatang.

Aksi Damai Ribuan Buruh Peringati May Day 2018

"Sejauh ini pelaksanaan may day berlangsung kondusif aman dan damai. Ini merupakan sebuah prestasi bagi buruh buruh Indonesia yang mana dimasa masa mendatang ini harus kita pertahankan," jelasnya.

Mengenai beberapa tuntutan buruh lanjut Hanif, dirinya sudah menampung semua dan akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun dirinya tidak bisa menjamin semua tuntutan bisa terpenuhi karena tentu ada pertimbang-pertimbangan terhadap beberapa tuntutan untuk dikaji ulang bersama asosiasi maupun serikat pekerja.

"Terkait beberapa tuntutan buruh nanti akan dilakukan kajian mana mana yang bisa segera ditindak lanjuti dan mana yang memerlukan konsultasi lebih lanjut baik dengan serikat pekerja maupun dengan kalangan dunia usaha," jelasnya.

(ulf)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini