Share

Menhub Minta Jasa Raharja Siapkan Asuransi untuk Seluruh Korban KM Sinar Bangun

Ulfa Arieza, Jurnalis · Sabtu 23 Juni 2018 17:37 WIB
https: img.okezone.com content 2018 06 23 320 1913124 menhub-minta-jasa-raharja-siapkan-asuransi-untuk-seluruh-korban-km-sinar-bangun-DvUR4qYr4l.jpg Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Dok. Kemenhub)

JAKARTA - Kecelakaan Kapal Motor (KM) Sinar Bangun 5 yang terjadi di Perairan Danau Toba pada Senin (18/6/2018) yang lalu, menimbulkan banyak korban jiwa baik yang selamat, meninggal dunia, maupun masih dalam tahap pencarian.

Atas hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan PT Jasa Raharja membayarkan asuransi kepada para korban.

"Terkait dengan apa yang terjadi di Danau Toba Senin lalu, saya ingin khususnya kepada PT Jasa Raharja agar membayarkan asuransi untuk para korban," jelas Menhub dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Metode Penyisiran dan Penyelaman untuk Cari Korban KM Sinar Bangun

Kemudian Menhub mengingatkan PT Jasa Raharja untuk membayarkan asuransi ini sesuai dengan peraturan yang ada.

"Saya mengingatkan juga untuk PT Jasa Raharja, agar asuransi ini dibayarkan dalam jumlah sesuai dengan seharusnya yang mereka dapatkan," imbuh Menhub Budi.

Pemberian asuransi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada korban atas insiden yang terjadi kemarin. Diharapkan kepada seluruh korban maupun pihak keluarga korban mendapatkan secara adil dan merata.

"Harapannya tentu agar seluruh korban mendapatkan asuransi secara adil dan rata, semuanya dapat. Karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah," ujar Menhub.

Penantian Ratusan Keluarga Penumpang KM Sinar Bangun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas tindakan tegas yang dilakukan kepada nakhoda kapal yang lalai.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri, karena telah menindak tegas nakhoda yang lalai dalam menjalankan tugas," imbuh Menhub Budi.

Dijelaskan oleh Menhub, bahwa sanksi yang akan dikenakan kepada nakhoda yang lalai tidak hanya sanksi administrasi melainkan juga akan dikenakan sanksi pidana.

"Karena sanksi yang kita kenakan pada nakhoda yang lalai tidak hanya sanksi administrasi, namun juga sanksi pidana. Sehingga Polri bertanggung jawab untuk menindak mereka secara hukum," tutup Menhub.

(ulf)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini