Dewan Transportasi Usul Tarif LRT Jakarta Rp10.800, Kalau Disubsidi?
JAKARTA – Proyek light rail transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrom tinggal menunggu penetapan tarif. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan tarif sebesar Rp10.800.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi mengatakan, pembangunan LRT sudah mencapai 80%. Kemungkinan hanya sampai 85% saat event Asian Games 2018 dimulai. Keterlambatan hanya di bagian sarana di Depo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari 16 gerbong, hanya delapan yang akan beroperasi nanti.
Untuk infrastruktur tinggal sertifikasi gerbong. Pada Juli ini fokus tes operasional mulai dari mengangkut penumpang hingga simulasi accident.
“Kami telah memberikan usulan tarif pada DTKJ dan telah diterbitkan menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke gubernur,” ujar Satya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Menurut dia, investasi angkutan massal seperti LRT tidak bisa dikembalikan sepenuhnya dari operasional angkutan itu sendiri. Artinya, tarif Rp10.800 yang direkomendasikan tidak bisa sepenuhnya mengembalikan investasi sebesar Rp6,8 triliun.
Dia berharap keputusan penetapan tarif dapat terbit pada pertengahan bulan ini sehingga ketika uji coba publik dilakukan sistem pemesanan tiket dan tarif sudah bisa diterapkan. Apalagi, sertifikasi kereta kini telah dikantongi. “Jadi kita bisa fokus pada tes operasional. Kalau beli tiket gimana, berjalan gimana, ber henti di stasiun gimana, dan kalau ada insiden gimana, kita simulasikan se mua,” katanya.
Terkait biaya LRT Rp6,8 triliun yang dipermasalahkan DPRD DKI, hal itu sudah dibahas sejak awal perencanaan budgeting dan melewati pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
“Seharusnya kita lebih fokus pada pengerjaan dan operasional sebelum perhelatan Asian Games serta mencari cara terbaik integrasi dengan bus Trans jakarta se hingga bisa memin dah kan kendaraan pribadi ke angkutan massal,” ungkap Satya.
Ketua DTKJ DKI Jakarta Iskandar Abu Bakar mengatakan, tarif yang direkomendasikan Rp10.800 masih di luar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI. Nanti pemprov akan meng hitung kembali berapa besaran subsidi yang dikeluarkan.
Apabila subsidi semakin besar, tarif bisa semakin kecil atau murah. Itu yang diterapkan di negara-negara maju seperti Singa pura.
“Ini investasi Pemprov DKI dan Jakpro. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi pemerintah,” ujarnya.
