nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aryaputra Teguharta Minta BEI Tunda Aksi Korporasi BFI Finance

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 09 Agustus 2018 11:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 08 09 278 1933961 aryaputra-teguharta-minta-bei-tunda-aksi-korporasi-bfi-finance-hCdE3c57SW.jpg Indeks Harga Saham Gabungan (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - PT Aryaputra Teguharta (PTAPT) meminta kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menunda aksi korporasi yang akan dilakukan oleh PT BFI Finance Tbk (BFIN). Sebab, sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) ditetapkan bahwa PTAPT adalah pemilik 32,32% saham BFIN.

Kuasa Hukum PTAPT Asido M. Panjaitan mengatakan, jika aksi korporasi dibiarkan berlanjut, maka akan berdampak kepada kepentingan pemegang saham publik atau investor pasar modal di Indonesia yang akan melakukan transaksi saham BFIN di kemudian hari.

"BEI sebagai penyelenggara bursa, harus melakukan suatu tindakan konkret untuk menindaklanjuti Penetapan Penundaan ini seperti delisting atau suspensi atas saham BFIN dari lantai bursa," kata Asido M Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Pasca Selasar Roboh, Aktivitas BEI Berjalan Normal IHSG Naik ke 6.391 

Adapun aksi korporasi yang dimaksud adalah rencana pembelian saham sebanyak 19,9% saham BFIN oleh Compass Banca S.P.A. yang 100% sahamnya dimiliki oleh Mediobanca S.P.A., private investment bank dari Italia.

Termasuk dugaan atas rencana konsorsium Trinugraha Capital & CO SCA, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pengendali 42,80% saham di BFIN untuk menjual sahamnya kepada para calon investor (private equity firms).

Asido menjelaskan, dengan diterbitkannya Penetapan Penundaan oleh PTUN terkait perkara dengan nomor register: 120/G/2018/PTUN-JKT, maka keberlakuan atas perubahan anggaran dasar PTBFI yang sebelumnya telah disetujui dan atau dicatatkan melalui 10 keputusan oleh Menkumham secara yuridis telah ditunda.

Pasca Selasar Roboh, Aktivitas BEI Berjalan Normal IHSG Naik ke 6.391 

Sebagai bentuk tindak lanjut atas diterbitkannya Penetapan Penundaan ini, Menkumham juga telah melakukan tindakan dengan memblokir Profil Perusahaan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang juga dikelola oleh Menkumham. Dengan diblokirnya SABH BFIN maka tidak ada satu pihak pun yang dapat melakukan aksi korporasi terkait BFIN.

"Penetapan Penundaan secara yuridis merupakan suatu penetapan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku secara hukum (binding and enforceable), yang wajib untuk dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait termasuk PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya serta masyarakat pada umumnya,” jelas Asido.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini