nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sempat Ditunda, Proyek 35.000 Mw Direvisi Lagi

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 25 September 2018 09:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 25 320 1955176 sempat-ditunda-proyek-35-000-mw-direvisi-lagi-CwZCOVNUQY.jpg Ilustrasi Pembangkit Listrik (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah akhirnya merevisi kapasitas penundaan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (Mw). Pasalnya, pembangunan proyek pembangkit tidak berpengaruh terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Pembangunan pembangkit listrik tetap dilanjutkan karena tidak berpengaruh terhadap kurs rupiah. Itu karena keseimbangan ekspor-impor neraca perdagangan kita,” ujar Direktur Jenderal Ketena galistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Andy Noor saman Someng di Kementerian ESDM, Jakarta,Senin (24/9/2018).

Dia mengatakan, porsi impor pengadaan komponen pembangkit listrik juga tidak besar. Karena untuk transmisi dan distribusi sebagian besar diserap dari komponen lokal.

listrik

“Kalau impor tergantung jenis barang, tapi yang jelas untuk transmisi distribusi sudah bikin sendiri,” kata dia.

Andy memastikan investasi kelistrikan justru mendatangkan perputaran dolar di dalam negeri. Karena itu, pihaknya yakin menunda proyek 35.000 MW tidak berpengaruh terhadap pelemahan rupiah.

“Tidak ada sektor listrik melemahkan rupiah. Yang ada karena kita impor handphone, belanja online. Jangan sampai kita salah kaprah,” ujarnya.

Menurut dia, proyek pembangkit 35.000 MW yang rencananya ditunda sebesar 15,2 gigawatt (GW) akhirnya di evaluasi. Kapasitas penundaan proyek pembangkit yang se belumnya sebesar 15,2 MW direvisi menjadi 8 GW.

listrik

“Untuk selebihnya, yaitu kapasitas se besar 7,2 GW tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan reserve margin untuk menjaga realibility. Artinya dengan adanya reserve margin 30% ha rus dijaga,” ucap Andy.

Dia mengatakan, pembangunan kapasitas sebesar 7 GW tersebut termasuk di dalamnya membangun pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan pembangunan pembangkit berbasis gas.

“Pembangkit EBT tidak boleh jadi korban sehingga tetap dilanjutkan. Begitu juga pembangkit gas tetap dilanjutkan karena terikat dengan perjanjian jual beli gas,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada dasarnya revisi penundaan proyek 35.000 MW bukan hal baru. Pergeseran pembangunan pembangkit telah tertuang dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Andy mengatakan, berdasarkan RUPTL 2017-2026 pembangunan proyek pembangkit direncanakan sebesar 72 GW.

Namun, pada 2018-2027 rencana pembangunan pembangkit berubah menjadi berkurang sebesar 56 GW. Menurut Andy, pengurangan kapasitas tersebut karena disesuaikan dengan konsumsi listrik yang juga menurun. Pemerintah awalnya memprediksi pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7%, tapi tidak sesuai dengan rencana.

“Saat ini saja konsumsi listrik hanya 5,2%. Dari itulah kami menghitung. Tadinya pertumbuhan kebutuhan energi dihitung 1,5 kali, tapi elastisitas justru menurun,” kata dia.

listrik

Direktur Eksekutif Reforminers Institute Komaidi Notonegoro menilai, penundaan sejumlah proyek listrik 35.000 MW relatif membantu pemerintah menguatkan rupiah apabila penundaan pengadaan proyek di lakukan tahun ini. Meski begitu, pemerintah juga perlu meninjau kembali sejauh mana pengaruh penundaan pengadaan itu terhadap keekonomian proyek-proyek kelistrikan.

“Karena kalau ditunda kemudian ketika pengadaan ulang harga barangnya naik, maka akan membebani keekonomian proyek. Saya kira hal ini juga penting untuk ditinjau kembali oleh pemerintah,” ujar dia.

Menurut dia hal sama juga akan dialami industri migas. Ada pun memperketat impor proyek-proyek migas, baik dari hulu sampai hilir, harus melihat keekonomian proyek bukan saja secara jangka pendek menyelamatkan rupiah, tapi juga dampaknya terhadap peningkatan produksi migas.

“Misalnya saja proyek on stream harus segera impor pipa, tapi tidak jalan proyeknya karena ditunda. Maka ada sesuatu harus dikorbankan, yaitu peningkatan produksi. Padahal di satu sisi, pemerintah meminta produksi terus ditingkatkan,” ujarnya.

(Nanang Wijayanto)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini