Kekurangan Alat Berat, Baru 9 Eskavator Tersedia di Palu dan Donggala
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut alat berat yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Donggala masih sangat minim. Hingga hari ketiga ini, tercatat baru ada sekitar 9 alat berat yang ada di Palu dan Donggala.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Seluruh alat berat yang ada sudah dipusatkan di Balaroa. Dan ada beberapa eskavator juga yang dikirimkan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan.
"Sudah dikuatkan di Balaroa, ada tiga eskavator dikirim kemudian di tempat lain ada juga. Total ada sembilan di sana," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Baca Juga: Pasca-Gempa dan Tsunami Palu, Warga Berebutan BBM di Sumur SPBU
Menurut Syarif, sambil menungu pengiriman alat berat lagi, pihaknya terus melakukan pembersihan puing-puing bangunan akibat bencana uang terjadi di sana. Sebab menurutnya evakuasi korban yang sekamat maupun tidak masih menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa hari ke depan.
"Sekarang sudah dimaksimalkan dulu. Peralatan yang ada di sana. Nanti dilihat lagi jumlahnya, yang pasti mobilisasi dimaksimalkan karena eskavator ini sangat penting," jelasnya.
Syarif juga meminta kepada seluruh perusahaan konstruksi untuk bisa berpartisipasi dalam penanganan bencana di Palu dan Donggala. Adapun bentuk partisipasi yang bisa di lakukan adalah dengan mengirimkan alat-alat berat.
"Pertama tentu bagaimana kita berpartisipasi bagaimana peran kita suntik membantu saudara-saudara kita yang menderita di Palu dan Donggala. Kemarin kami lihat di lapangan, alat berat itu hanya ada milik Adhi Karya, Bumi Karsa, dan beberapa kontraktor lokal. Masih kurang untuk bisa mengangkat puing reruntuhan," jelasnya.
Baca Juga: 4 Langkah Kementerian PUPR Tangani Gempa Palu dan Donggala
Mengenai biaya menurut Syarif, pemerintah akan mengganti biaya penggunaan alat berat tersebut. Asalkan saat ini, alat berat bisa dikerahkan sehingga proses pembersihan dan evakuasi bisa cepat dilakukan.
"Dan itu semua dibayar pak, Pemerintah akan membayar jadi tidak ada kekhawatiran akan bekerja secara gratis. Tapi dibutuhkan untuk segera mengirim barangnya. Itu nanti diidentifikasi," jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
