Pertemuan IMF-World Bank, Sri Mulyani Cs Cari Jalan Keluar Pembiayaan Infrastruktur Indonesia
NUSA DUA - Bank Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan “Forum Investasi Indonesia 2018” yang mengangkat mengenai paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur. Kegiatan dilaksanakan pagi ini di Bali sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank tahun 2018.
Baca Juga: Di Pertemuan IMF-World Bank, Sri Mulyani Pelajari Obligasi Bencana Alam
Topik pembiayaan infrastruktur dipilih mengingat Indonesia, sebagai negara berkembang, masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Salah satu kunci kesuksesan pembangunan tersebut adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung kepada Pemerintah, melainkan didukung oleh pembiayaan swasta. Seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018), kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.
Salah satu bagian kegiatan adalah forum diskusi panel, yang membahas mengenai berbagai hasil asesmen dan rekomendasi terkait upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek, antara lain peningkatan credit rating proyek infrastruktur serta strategi untuk memperoleh pembiayaan yang lebih efisien. Forum juga membahas berbagai isu pembiayaan infrastruktur, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Hadir dalam diskusi panel ini narasumber dari berbagai sumber yaitu lembaga multilateral, manajer investasi, lembaga pemeringkat global, Komite Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan BUMN, dengan melibatkan lebih dari 200 investor potensial.
Baca Juga: DPR Tekankan Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Pertemuan IMF-World Bank
Dalam kasus Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5%-7%, RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan PSN dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai USD307 miliar. Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan. Diestimasikan 60% dari total pendanaan atau setara USD181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31% dari total pendanaan atau setara USD94 miliar berasal dari pendanaan BUMN.
