nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hadapi Era Digital, Sri Mulyani: Kualitas SDM Indonesia Ditingkatkan

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Senin 05 November 2018 10:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 05 320 1973339 hadapi-era-digital-sri-mulyani-kualitas-sdm-indonesia-ditingkatkan-VRAUYnE5Ds.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Kemenkeu

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk berkembang, yang dilihat dari perkembangan perusahaan fintech, transaksi fintech dan pembayaran digital serta pengembangan e-commerce. Hal ini disampaikan Menkeu saat memberikan kuliah umum di Australian National University (ANU) di Molonglo Theatre, Crawford Building, Canberra, Australia.

Namun di sisi lain, era digital juga memiliki tantangan antara lain menurunkan jumlah tenaga kerja untuk beberapa jenis pekerjaan dan digantikan oleh mesin. Pekerjaan terkait pemrosesan data dan IT diperkirakan akan digantikan mesin hingga lebih dari 50%.

Baca Juga: Ekonomi Digital Butuh Aturan Pajak yang Jelas, Ini Alasannya

“Perkembangan teknologi telah mengubah struktur perekonomian Indonesia dari manufaktur pada sektor jasa. Namun demikian, Indonesia tetap memerlukan pengembangan pada sektor manufaktur untuk meningkatkan pertumbuhan meskipun pernah turun karena krisis ekonomi 1998,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin (5/11/2018).

Investasi pada human capital di Indonesia telah memberikan hasil antara lain tingkat kematian bayi turun hingga 50%; berkurangnya anak putus sekolah dalam usia SD hingga 40%, adanya program jaminan sosial di seluruh desa.

Digitalisasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Banyak negara termasuk Indonesia telah mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan teknologi.

sri mulyani

Indonesia juga telah menginisiasi e-government sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. e-government akan membuka ruang masyarakat untuk mengomunikasikan langsung dengan pemerintah, berperan langsung dalam pembuatan kebijakan, dan menjadi alat untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa perubahan kebijakan untuk meningkatkan human capital dari Pemerintah kepada masyarakat antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai kepada 10 juta masyarakat miskin, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan kartu pintar yang juga bisa digunakan sebagai kartu ATM kepada 19,7 juta siswa, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan melalui combo card yang bisa juga dipakai sebagai e-wallet kepada 10 juta keluarga.

Beberapa strategi dijalankan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas human capital antara lain dengan meneruskan reformasi untuk mempromosikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pada APBN 2019, program yang dijalankan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proteksi sosial, infrastruktur dan desentralisasi fiskal.

Baca Juga: Masuki Era Industri 4.0, Teknologi Dijadikan Peluang bukan Ancaman

Program yang dijalankan antara lain dengan menjalankan mandat undang-undang untuk mengalokasikan 20% dana APBN untuk pendidikan, perluasan bantuan program pendidikan antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operational Sekolah, beasiswa Bidik Misi dan bantuan untuk universitas. Program lain yang dijalankan adalah peningkatan sistem pendidikan dan pembelajaran siswa dengan kerja sama bersama Pemerintah Daerah, peningkatan akses pendidikan melalui reformasi pendidikan selama 15 tahun, peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam memonitor kualitas pendidikan, dukungan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian beasiswa antara lain melalui LPDP, peningkatan kualitas guru, perbaikan rasio jumlah murid dan guru.

Di bidang kesehatan, Pemerintah memastikan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Di bidang sosial, dilakukan implementasi sistem jaminan sosial nasional khususnya di bidang kesehatan. Hal lain yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan program untuk pengarusutamaan gender, serta pengembangan digital di masa mendatang.

Kebijakan yang disusun Pemerintah untuk merespons perubahan teknologi adalah dalam rangka meningkatkan keberadaan infrastruktur pendukung yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini